[WB Workshop] DISKUSI II

CAPTURING AND PACKAGING PRACTICES AND EXPERTISE
ON COORDINATION OF VOLUNTEERS TO SUPPORT RESETTLEMENT
DISKUSI II
GROUP 1

Pengantar
Pada diskusi kedua ini, dilakukan penajaman topik dari diskusi pertama, yaitu peran relawan khususnya pada masa pasca bencana. Perbaikan lainnya adalah, dilakukan pencatatan pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Berikut jalannya diskusi yang bisa dicatat:

Siapa yang berwenang untuk melakukan koordinasi relawan pada saat bencana dan pasca bencana?

  • Terlebih dahulu perlu diketahui proses penentuan masa tanggap darurat, yaitu adanya pernyataan dari Pemerintah Daerah. Setelah pernyataan tersebut dicabut, maka tiba masa pasca bencana.
  • Pada saat erupsi Merapi terjadi, belum semua kabupaten/kota memiliki BPBD. Hal ini mengakibatkan relawan yang masuk pun belum semuanya melakukan koordinasi dengan BPBD. Relawan yang memiliki konsep atau proposal biasanya akan melakukan koordinasi dengan BPBD atau Pemda, namun ada pula yang langsung terjun ke masyarakat.
  • Koordinasi relawan pada saat penanggulangan bencana, termasuk pada masa pasca bencana adalah dengan BPBD. Namun, dalam kondisi belum ada BPBD, maka koordinasi dilakukan dengan Pemda. Hal yang harus diperhatikan adalah, sistem koordinasi yang birokratis terkadang menjadi kendala.

Apa saja bentuk bantuan dari relawan yang diberikan kepada warga pada saat pasca bencana?

  • Bantuan yang diberikan dalam bentuk barang dan jasa. Namun, sebenarnya daerah sudah memiliki konsep apa yang akan dilakukan sesuai dengan keperluan daerah. Dari situ, relawan menyesuaikan bantuan atau area kerjanya dengan konsep dari daerah. Relawan yang sudah bekerja sejak masa tanggap darurat dapat melanjutkan perannya, namun yang baru datang harus menyesuaikan dengan konsep dari daerah.
  • Bentuk bantuan dari relawan dapat berupa: dukungan untuk proses pemindahan warga ke tempat relokasi. Selain itu, juga bisa memberikan dukungan livelihood sesuai keahlian yang dimiliki oleh relawan, misalnya penggunaan dan pengelolaan sepeda motor trail, penguasaan bahasa asing, pos kesehatan, psikososial, adaptasi, dan pendidikan.

Sampai di mana kewenangan BPBD dalam melakukan koordinasi?

  • Terlebih dahulu perlu ada proposal dari relawan agar Pemda mengetahui sampai kapan relawan tersebut bekerja, di mana, dan apa jenis dukungan yang diberikan. Bila Pemda tahu, maka bisa dilakukan persiapan untuk pergantiannya bila relawan yang bersangkutan sudah selesai bekerja nantinya.
  • Diperlukan narasumber dari BPBD untuk meng-konfirmasi apakah sudah dilakukan proses evaluasi peran dan kerja relawan. Apakah BPBD sudah melakukan pengecekan manakala program relawan selesai?
  • Guna memudahkan koordinasi, perlu ada pemetaan siapa melakukan apa di mana (3W).

Warga di lokasi relokasi membutuhkan bantuan, namun tidak ada relawan yang bisa membantu, ke mana mereka harus meminta bantuan? Selain itu, kenapa warga justru lebih dekat dengan relawan daripada dengan pemerintah?

  • Itu adalah hasil dari permasalahan birokrasi sehingga warga lebih dekat dengan relawan daripada ke pemerintah. Selain itu, relawan langsung bekerja di tengah-tengah masyarakat dan sudah mengenal lama. Namun, perwakilan pemerintah yang ada di desa seperti RW, Kades, bahkan bidan bisa menjadi corong warga.
  • Guna mengatasi persoalan permohonan dari warga yang belum bisa dipenuhi oleh relawan, Pemda biasanya akan menghubungi mitra-mitra kerjanya dan meminta bantuan.

Apa saja masalah koordinasi dengan relawan yang biasa ditemui?

  • Konsep kerja relawan yang belum jelas menyulitkan Pemda untuk mengarahkan di mana relawan tersebut bisa bekerja.
  • Terkadang ada tuntutan dari relawan yang tidak bisa dipenuhi oleh Pemda/BPBD.
  • Koordinasi tidak selalu dengan BPBD, namun juga dengan Kades, hal ini terutama terjadi bila relawan tersebut sudah bekerja sejak masa tanggap darurat.

Di mana posisi relawan dalam rencana kontijensi sampai dengan pasca bencana?

  • Tidak semua relawan masuk dalam rencana kontijensi. Hanya mereka yang sudah terlibat dari kondisi pra sampai dengan pasca bencana seperti PMI, Satgana, dan Tagana.
  • Diperlukan narasumber dari daerah untuk mengetahui keterlibatan relawan dalam rencana kontijensi.

Solusi:

  • Penguatan kapasitas relawan perlu dilakukan
  • Efektivitas koordinasi dalam birokrasi
  • Transparasi proses distribusi relawan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *