Catatan Perjalanan Forkom Wartawan Kaltim

Perjalanan yang jauh antara Balikpapan ke Samarinda segera terbayang begitu saya mendapatkan tugas untuk berbicara dalam acara Forum Komunikasi Wartawan Kalimantan Timur. Senin (18/05) sore saya pun berangkat dari Jakarta dan baru jelang tengah malam sampai di Kota Samarinda.

Esoknya, sedikit terlambat saya bangun dan segera bersiap-siap untuk mengikuti acara pembukaan.

Di depan ruang tempat pertemuan sudah banyak wartawan yang sibuk melakukan pendaftaran. Para panitia dari Bidang Humas, BNPB dan dibantu oleh BPBD Prov. Kaltim sampai-sampai tidak terlihat karena saking banyaknya wartawan yang mengerumuni mereka. Sebuah keuntungan bagi saya karena itu berarti masih ada waktu untuk sarapan.

Saya menyelesaikan sarapan bertepatan dengan dimulainya acara pembukaan. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas, BNPB, Dr. Sutopo Purwo Nugroho yang sedianya akan membuka acara tersebut berhalangan hadir karena harus mendampingi Kepala BNPB. Sebagai gantinya, maka Kepala Pelaksana BPBD Prov. Kaltim, Wahyu Widhi yang menggantikan membuka acara.

Dalam kesempatan tersebut, saya bertugas menggantikan Kepala Bidang Data, BNPB, Dr. Agus Wibowo untuk menyampaikan paparan Data dan Informasi Kebencanaan di Indonesia. Jadwal yang saya peroleh adalah pukul 13.00 WITA. Sebuah kebetulan yang lain lagi mengingat saya masih harus menyiapkan paparan dalam perangkat lunak power point.

Alhasil, sejak dari pembukaan, kemudian dilanjutkan oleh berbagai pembicara lain dari LKBN Antara, Bappenas, dan Kedeputian Tanggap Darurat BNPB saya habiskan waktu untuk mengedit paparan yang sudah ada agar sesuai dengan konteks acara.

Waktu bagi saya untuk paparan pun tiba. Duduk di depan saya bersama dengan Kepala Bidang Humas, BNPB, Rita Rosita sebagai moderator dan dua pembicara lain, yaitu Bapak Sutrisno dari BMKG dan Kepala BPBD Prov. Kaltim Bapak Wahyu Widhi.

paparan

Saya mengawali paparan dengan menyampaikan peran media dalam penanggulangan bencana yang dapat Anda baca di sini. Setelah teman-teman wartawan mengetahui apa perannya dalam penanggulangan bencana, saya kemudian meminta mereka untuk berdiskusi bagaimana mewujudkan peran tersebut. Peserta, yaitu para jurnalis yang sangat antusias tersebut memiliki waktu satu menit untuk berdiskusi dan menuliskan hasil diskusinya.

Hasil diskusi tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Media harus menyampaikan informasi yang cepat dan akurat kepada masyarakat.
  2. Media menyampaikan berbagai kebutuhan dan kekurangan bantuan yang dialami oleh penduduk terdampak agar institusi yang terkait segera bertindak.
  3. Media memberitakan berbagai upaya pemerintah dalam menanggulangi bencana, memberikan informasi yang benar dan tidak simpang siur, serta tidak menambah kepanikan kepada masyarakat.

Sesi berikutnya berturut-turut saya menyampaikan data bencana di Kaltim selama sepuluh tahun terakhir, apa bencana paling dominan, dan bagaimana tren kejadian bencana di Kaltim selama kurun waktu tersebut. Tak lupa, saya pun menyajikan data bencana di Kaltim yang sudah dihimpun oleh BNPB selama tahun 2015 ini.

Paparan berlanjut dengan metode pengumpulan data di BNPB, pengolahan, dan penyajiannya. Di sesi ini, saya menampilkan sistem pendataan bencana melalui DiBI (Data Bencana Indonesia) yang dapat Anda akses di www.dibi.bnpb.go.id. Secara sekilas juga saya sampaikan bagaimana cara mengakses dan mendapatkan data dari situs tersebut.

Sistem lain yang digunakan untuk menampilkan berbagai produk pemetaan BNPB, yaitu Geospasial BNPB saya tampilkan berikutnya. Saya jelaskan berbagai fasilitas, manfaat, dan kemampuan geospasial BNPB termasuk kegunaannya untuk memantau bencana. Setelah geospasial, saya kemudian melanjutkannya dengan sistem InaSAFE dan InAWARE yang menjadi sesi paling akhir sebelum saya menutup rangkaian paparan itu dengan kesimpulan.

Sore itu, mengingat besok paginya saya akan kembali bertemu dengan peserta untuk materi praktik penggunaan GPS, maka saya mengingatkan para peserta untuk membaca dua tulisan di blog ini yang berkaitan dengan manfaat GPS untuk wartawan dan pengantar penggunaan GPS yang dapat Anda baca di sini dan di sini.

Demikianlan tugas pertama saya untuk memaparkan data dan informasi kebencanaan di Indonesia telah selesai.

Malam menjelang dan saya diberitahu akan dilakukan survei ke lokasi untuk praktik lapangan bagi para peserta. Bersama dengan teman-teman dari Bidang Humas, malam itu kami menyambangi Polder Air Hitam, sebuah bendungan di Kota Samarinda yang akan dijadikan lokasi praktik lapangan.

Mengingat esok pagi saya harus menyampaikan materi mengenai pengenalan GPS, maka tak lupa malam itu saya membawa satu perangkat GPS. Tujuannya adalah untuk mengetahui koordinat lokasi, menyusun skenario praktik, dan menentukan beberapa titik lain yang akan dicari oleh para peserta menggunakan GPS pada saat praktiknya nanti.

Hari Rabu (20/05) acara Forum Komunikasi Wartawan Kalimantan Timur diisi dengan praktik lapangan. Para peserta akan mendapatkan pengenalan: pendirian tenda, dapur umum, trauma healing, water treatment, GPS, dan water rescue.

Mengingat begitu banyaknya materi yang disampaikan juga peserta yang hadir, maka teman-teman jurnalis dibagi ke dalam lima grup. Para instruktur termasuk saya akan berdiri terpisah dan memilih lokasi masing-masing kemudian tiap grup akan datang bergantian untuk mendapatkan materi yang berbeda-beda. Pada sesi pagi, semua peserta mendapatkan materi praktik kecuali water rescue yang akan dipraktikkan siang harinya.

belajarGPS

Dalam praktiknya, saya mengikuti tulisan yang sudah dibuat yaitu kegunaan GPS bagi wartawan dan empat langkah mudah menggunakan Garmin 62s. Syukurlah semua berjalan lancar, peserta menunjukkan ketertarikan dan sangat bersemangat ditandai dengan berbagai pertanyaan yang muncul selama praktik dilakukan serta keinginan teman-teman wartawan untuk mencoba berbagai hal baru yang mereka ketahui termasuk GPS di dalamnya.

Panas siang itu pun ditutup dengan makan siang bersama dengan nasi, lauk, sambal, sop yang dimasak langsung dari dapur umum. Semuanya terlihat begitu kelaparan hingga banyak juga teman-teman panitia dari BPBD Prov. Kaltim yang tidak kebagian lauk atau pun sambal.

Kota Samarinda memang jauh. Dari Jakarta perjalanan harus ditempuh dengan pesawat dan dilanjutkan jalan darat dari Balikpapan ke Samarinda yang saat ditempuh rasanya tak kunjung sampai. Kendati begitu, semua terbayar lunas saat melihat antusias dan merasakan semangat teman-teman jurnalis saat mengikuti semua rangkaian kegiatan yang dilakukan.

Terima kasih Samarinda Kalimantan Timur, kapan-kapan saya akan datang lagi mungkin untuk mencari batu akik yang katanya menarik.

Paparan mengenai Data dan Informasi Kebencanaan di Indonesia dapat Anda unduh dari tautan di sini.

Laporan Bimbingan Teknis Operasional Pusdalops BPBD Kab/Kota Se-Jawa Timur

photo 3
Peserta Bimtek Operasional Pusdalops BPBD se-Jawa Timur

 

Pengantar

Pada tanggal 29-30 April 2014, Pusdatinmas diminta untuk menjadi narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Operasional Pusdalops BPBD Kab/Kota se-Jawa Timur.
Dalam Bimtek tersebut, saya bersama Atang dan Melly berangkat ke sana untuk membantu BPBD Jatim yang bertindak sebagai penyelenggara. Selama berjalannya acara Bimtek, banyak komentar, masukan, dan saran dari BPBD Kab/Kota mengenai topik-topik yang disajikan. Sebagai contoh, BPBD menganggap laporan harian yang ada di Perka Pusdalops terlalu panjang, mereka menghendaki laporan yang singkat dan mudah dipahami, bahkan oleh orang yang tidak memahami persoalan kebencanaan.
Di samping itu, masih banyak catatan lain yang kiranya dapat menjadi pertimbangan para pengambil keputusan dalam hal: Pusdalops, sistem peringatan dini tsunami, teknologi informasi kebencanaan, dan juga komunikasi efektif dalam penanggulangan bencana. Semua hal tersebut telah dicatat dan disajikan dalam Laporan.
Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Laporan Panitia

  1. Perlu penanganan yang cepat dalam Penanggulangan Bencana
  2. Terjadi simpang siur data dan sulit dalam penanganan TD
  3. Kurang koordinasi dan belum ada suatu sistem yang dipedomani
  4. Posko TD, Pos Lapangan Pendukung TD hendaknya mampu mengelola data dan informasi sebagai informasi kepada pejabat dan masyarakat

Tujuan

  • BPBD Mengetahui arti penting Pusdalops, sistem pengendalian bencana, dan koordinasi dengan BPBD/BNPB

Peserta

  • 44 orang yang berasal dari BPBD dan instansi terkait

Sambutan Kalak-BPBD

  • Informasi terkait bencana harus dikumpulkan dan disebarluaskan
  • Perlu ada koordinasi dalam penanggulangan bencana
  • Di Jatim masih belum seperti yang diharapkan, baik pembentukan maupun tugas dan kewajibannya
  • Pusdalops memberikan dukungan sebelum terjadinya bencana
  • Pusdalops memberikan dukungan pada Posko TD dan Pasca TD
  • Agar bisa terkomunikasikan persoalan terkait Pusdalops PB
  • Perlengkapan yang memadai
  • Komitmen pembentukan Pusdalops
  • Bimtek ini adalah kegiatan kedua setelah sebelumnya pernah dilakukan di InaTretes tahun lalu
  • Diharapkan sudah bisa dilaporkan oleh BPBD Prov. Jatim, berapa Kabupaten/Kota yang sudah memiliki Pusdalops.
  • Apa yang dikerjakan oleh BPBD harus disampaikan kepada masyarakat
  • Tanggal 20 Mei 2014 akan ada Rakor BPBD se-Jatim, agenda rakor salah satunya adalah Pusdalops dan Raker lainnya menyangkut Desa Tangguh.
  • BPBD harus masuk ke dalam sistem.
  • Pusdalops mengelola fungsi administrasi terkait data bencana.

DISKUSI PUSDALOPS

Perlu ada format singkat seperti yang dimiliki oleh TNI agar mudah dipahami oleh masyarakat, bahkan yang tidak mengerti mengenai bencana.

Perlu adanya aplikasi satu urutan.

Bagaimana data bisa berbicara?

Perlu ada pembacaan dan penyeragaman istilah → sitrep, lapsit, dst

Sebuah institusi baru perlu memiliki format laporan yang harus dibakukan, ada SOP, mengingat adanya perbedaan antara format laporan yang ideal dengan kondisi di lapangan.

Bencana di Indonesia → Pak Hamid (BPBD Jatim)

Penyamaan persepsi mengenai bencana.

Kapan suatu kejadian bencana alam dikategorikan sebagai sebuah bencana?

Kenapa kebakaran tidak masuk jenis bencana yang ditangani BNPB?

Bila tidak memenuhi kriteria dalam UU, maka tidak disebut kejadian bencana, hal ini terkait dengan penggunaan dana DSP, dll.

Peran BPBD → Koordinasi dan komando, ada BPBD yang langsung bekerja membangun tanggul, padahal ini bukan tugas dari BPBD. Pemegang uang: BPBD, diserahkan kepada PU: Cipta Karya, kemudian dibuat MoU dengan Kodam dan termasuk Polda.

Bila dibandingkan pengungsian pada tahun 2007 pasca bencana Kelud dan tahun 2014 sangat jauh sekali. Saat itu, untuk memindah warga harus dengan senjata, warga masih enggan untuk mengungsi.

Bagaimana efektivitas sirine tsunami, apakah masih dipercaya oleh masyarakat?

BPBD meminta Android untuk berkomunikasi.

Informasi Geospasial → BPBD Jatim

Rekan-rekan di daerah masih perlu dijelaskan perbedaan antara data vektor dan data raster.

Sistem informasi: kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Jadi kalau hanya peta belum bisa disebut sistem informasi.

Data vektor: saat dilakukan zooming dia tidak mengalami perubahan, hanya skala yang berubah.

Data Raster: berupa piksel, sebuah layar terdiri dari piksel, bila dilakukan zoom-in akan berbentuk kotak-kotak.

Pusdalops → BPBD Jatim (Manager Pusdalops Jatim)

Walaupun belum membentuk Pusdalops, namun fungsi-fungsi Pusdalops sudah dilakukan. Kendati kebijakan belum dilakukan, namun fungsi-fungsi teknis sudah berjalan.

Pusdalops adalah sebuah sistem: bukan hanya orang piket, ada radio, dan bisa komunikasi.

Belum semua memiliki Perda PB.

Anggaran untuk BPBD tanpa ada Perda PB adalah suatu kekeliruan. Di Pusdalops harus memahami suatu sistem.

Bila ingin belajar penanggulangan bencana, mulailah dengan mempelajari sistem.

Pusdalops perlu paham. Bila tidak punya RPB tidak bisa menginventarisasi RPJMD sehingga tidak bisa masuk dalam nomenklatur, sehingga tidak ada pendanaan.

BNPB, BPBD Prov, PVMBG, BMKG → tidak memiliki kewenangan untuk menggerakkan masyarakat mengungsi. Kewenangan ini ada pada Bupati/Walikota.

Kelembagaan Pusdalops sangat penting dipahami.

Pendanaan: pada saat Pusdalops menjadi Posko TD, maka menggunakan DSP, peruntukannya termasuk pertanggunjawabannya.

Tugas besar Pusdalops adalah ketersediaan peta. Di Perka

Di Pusdalops paling tidak ada 4 SOP. BNPB belum membuat petunjuk untuk membuat SOP. Yang penting mengalir siapa berbuat apa bagaimana.

Paparan Melly : Peringatan Dini Tsunami

Perlu adanya perhatian dari BNPB untuk mempertimbangkan pemberian alat komunikasi kebencanaan ke BPBD harus yang ringan dan mudah dipelajari

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kab.Malang → (Pak Bagus)

3 wilayah yang memiliki rawan kegempaan dekat gunung semeru.

Daerah terpapar tsunami di Jatim : Pacitan, Trenggalek, Tulung Agung, Blitar, Banyuwangi.

BNPB harus selektif daerah-daerah yang rawan bencana tidak hanya bencana tsunami , bencana lainnya seperti longsor, terkait pertimbangan dalam pemberian bantuan sirine peringatan dini.

Memanfaatkan radio komunitas untuk diseminasi informasi bencana gempa lebih efektif.

Seharusnya Provinsi yang memiliki kebijakan dan menyarankan agar BPBD Kab/Kota untuk bergabung dengan Rapi/Orari.

Pengalaman BPBD Kota Malang 33 (tiga puluh tiga) kecamatan rutin melakukan pelaporan melalui radio.

BMKG berikan alat deteksi longsor, kekurangan alat ini sensor bukan untuk pergerakan tanah, tetapi curah hujan.

Penyederhanaan kategori bencana Tsunami (ringan,sedang, besar).

Hari Rabu, 30 April 2014

Paparan Melly : Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bagaimana kriteria teknologi informasi dan komunikasi yang tradisional dan modern.

Peserta mengalami kesulitan pada saat menggunakan Mobil Komunikasi karena peralatannya sukar digunakan, terkadang alat satu tidak connect dengan alat lainnya.

Perlu dimanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah ada untuk mendukung PB, misal RAPI, ORARI, Kodim, Polres, dan kekuatan2 lain.

Memanfaatkan fasilitas yang ada di lokasi seperti Masjid, Gereja, dll untuk memberikan peringatan pada masyarakat.

Di Kelud, bila ada Adzan di luar jadwal sebagai penanda G. Kelud meletus. Ini efektif. Selain itu juga bisa menggunakan kentongan.

Paparan Atang: Sistem Informasi Penanggulangan Bencana

sistem informasi yang canggih membutuhkan sumberdaya manusia yang juga canggih, oleh sebab itu diperlukan manual book dari semua peralatan yang diberikan kepada provinsi, dan kabuipaten/kota sehingga sistem informasi dapat terus berjalan apabila tenaga dukungan teknis tidak ada

perlu adanya dukungan teknis terhadap peralatan yang diberikan oleh bnpb

Paparan Atang: Komunikasi Efektif

Komunikasi yang paling efektif saat bencana adalah dengan memanfaatkan karifan lokal yang ada seperti misalnya saat penanggulangan bencana di Gunung Kelud, menggunakan azan sebagai tanda apabila gunung tersebut sedang erupsi dan banyak lagi yang lainnya.

Pak Sugeng Yanu, tindak lanjut pasca pertemuan

Di Tulungagung belum sesuai dengan Perka Pusdalops, namun sudah mengaplikasikan Posko. Di sana dikerahkan relawan yang sebelum melaksanakan tugas diberi pengarahan. Penganggarannya dari dana daerah, nama kegiatan ‘Pengaktifan Posko’. Di Tulungagung, Posko tersebut, masuk ke dalam Bidang I.

Pada saat di InaTretes sudah menghasilkan rekomendasi agar BNPB memberikan himbauan kepada Kepala Daerah mengenai pentingnya Pusdalops dan amandemen atau penafsiran dari Perka agar lebih dipertegas.

BPBD Kab. Tuban, nama kegiatan Pusdalops, namun juga belum mengaplikasikan keseluruhan Perka karena di daerah sangat sulit memperoleh personil seperti yang disyaratkan pada Perka. Di Tuban diberdayakan relawan-relawan yang ada di sana. Ada 5 operator untuk satu shift dan honornya 1 bulan 500 ribu. Relawan diandalkan karena bisa langsung dikerahkan pada saat bencana. Di Tuban di bawah PK kalau darurat otomatis di bawah KL.

Mengingat pentingnya Pusdalops untuk pendataan melalui teknik komunikasi dan peralatan yang tinggi, maka dari Provinsi agar bisa memfasilitasi hal itu. Dengan penyediaan alat komunikasi atau pelatihan.

Di Pacitan sudah dibuatkan SK Bupati mengenai Pusdalops untuk penerimaan honor dari APBD untuk BPBD di bawah kegiatan PK. Operator di Pusdalops adalah para relawan. Honor di sana melibatkan sampai Bupati, Setda, sampai dengan anggota mulai dari 500 ribu s/d 250 ribu. Teknisnya satu hari dibagi dalam 3 shift dan tiap shift terdiri dari 4 orang. Tiap orang mendapatkan honor: Ketua Regu, Sekretaris, Operator IT, dan anggota. Ketua Regu: 350 ribu dan anggota kurang dari itu.

BPBD Pacitan juga memanfaatkan pengabdian ‘Tri Darma’ perguruan tinggi untuk membantu. Banyak dosen yang membantu.

BPBD Pacitan memiliki kendala, bila terjadi bencana, ada perwira jaga, saat ada data yang masuk, kemudian menginformasikannya kepada pemimpin dan kepala daerah bukan kewenangan petugas tersebut, namun terkadang saat ada telepon masuk langsung dijawab. Seharusnya bukankah harus ada yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi?

Mekanisme pelaporan sangat tergantung pada SOP yang sudah dibuat. Kalau belum ada SOP, maka tergantung kesepakatan di antara anggota sendiri. Siapa yang harus memberikan informasi kepada masyarakat/pejabat lain. Di Pacitan agar melanjutkan dengan SOP.

BPBD Lumajang

Namanya Pusdalops, namun sistem kerjanya hanya sebatas Posko.

Di Lumajang yang piket di Posko ada 5 orang, 1 koordinator, 2 orang dari BPBD, 2 lainnya dari bankom orari dan rapi.

Honor di sana: 150 ribu per orang. Di sana sudah ada komitmen, sering berdiskusi dengan institusi lain. Legalisasi di sana berdasarkan SK Kalak BPBD.

Tindak Lanjut Pertemuan

Perlu ada draft utk RTL, bagaimana bentuk Pusdalops yang terkecil sesuai dengan kondisi BPBD yang berbeda tipe dan berbeda kekuatan personilnya.

Setelah dibentuk struktur terkecil, payung hukumnya dicantolkan di mana agar tetap aman bekerja karena sulit untuk masuk ke dalam Perbup dan Perda.

Pusdalops yang terkecil perlu didukung SOP.

Pusdalops minimalis tidak masalah yang penting fungsi-fungsinya berjalan. Persoalan yang muncul biasanya peraturan dan penganggaran.

Guna menghindari kesalahan penganggaran, maka perlu ditetapkan dengan SK yang bisa dipertanggungjawabkan. Di Jawa Timur bisa membiayai orang karena sudah di-outsource dulu di bawah sekretariat.

Catatan: disesuaikan dengan peraturan-peraturan di daerah.

Pacitan mengusulkan dua poin:

Format pelaporan dibuat yang sederhana, namun selengkap mungkin. Data kejadian, tanggal, korban, dan dampak.

Bila tidak ada kejadian bencana, maka dilakukan pemantauan cuaca dari BMKG, seismik, dan mohon info bila ada website-website untuk pemantauan.

Catatan: pemantauan hendaknya dilakukan dengan bersumber dari lembaga-lembaga resmi, namun sebagai pembanding boleh dari lembaga-lembaga tak resmi.

BMKG

Bentuk minimalis adalah bentuk paling tepat.

Kekuatan tim yang kecil adalah pada koordinasi.

Goalnya dalam Raker adalah pembentukan dan operasionalisasi Pusdalops.

Perlu ada SOP dan diketahui juga oleh Kementerian dan Lembaga.

Sebelum Raker dilakukan perlu ada pertemuan mengenai ‘manajemen posko’ dan juga penyusunan ‘SOP’

Nomor Kepala Operasi Basarnas Jatim Pak Hari: 081330066111 dan 087702671490 nomor kantor: 031-8669611

Dari pemangku kepentingan setiap BPBD agar berbaik-baik dengan tetangga. Karena saat BPBD yang bersangkutan terkena bencana, maka daerah bisa saling membantu, terutama bila daerah tersebut memiliki kerawanan yang sama dan saling bersinggungan.

Potensi yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh instansi lain juga bisa dimanfaatkan, misalnya potensi SAR bisa dimanfaatkan untuk membantu PB.

Perlu juga dimanfaatkan Pramuka yang sudah terlatih dan memiliki struktur sampai dengan di tingkat daerah.

Banyuwangi

Di sana setiap terjadi suatu hal di masyarakat, maka yang dihubungi adalah BPBD.

Banyuwangi juga memiliki banyak peralatan canggih, namun SDM yang ada di sana tak mendukung. Salah satunya, modular office belum dipasang. Radio sudah digunakan.

Dari 32 Kab/Kota baru setengah yang mengirimkan desa-desa yang rawan bencana di daerahnya. Pada Raker agar dibawa data-data tersebut karena adanya komitmen desa tangguh.

Bagaimana bila ada simulasi Pusdalops → bisa dimasukkan dalam pelatihan Manajemen Pusdalops.

Laporan Kegiatan Lokakarya Merekam Pengetahuan RR dan Livelihood Penduduk Pasca Erupsi Merapi 2010

IMG_2445
Lingkungan Huntap Pagerjuran


 Latar Belakang

Pada saat melakukan upaya penanggulangan bencana, maka harus didasarkan pada suatu proses yang telah dipahami dan dikuasai. Proses-proses tersebut adalah pengetahuan yang harus direkam. Hasil perekaman pengetahuan ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak apabila akan melakukan proses yang sama. Semua pihak hendaknya bekerja bersama dalam proses knowledge management karena semakin banyak pengetahuan yang dibagi, maka suatu lembaga akan semakin terbangun.

Proses relokasi Merapi yang berjalan sangat baik dapat menjadi pembelajaran metode relokasi di tempat lain. Seperti halnya relokasi pengungsi akibat erupsi Gunung Sinabung yang akan segera dilakukan dapat belajar dari pengetahuan merelokasi warga di Merapi. Di samping itu, delegasi Filipina juga berkunjung ke Merapi untuk belajar bagaimana merelokasi pengungsi. Di sana, akan dilakukan relokasi terhadap pengungsi akibat badai Hainan berjumlah sekitar satu juta rumah.

Tujuan Lokakarya

Memproduksi pengetahuan mengenai relokasi dan pengembangan mata pencaharian penduduk pasca erupsi Merapi 2010 untuk diterapkan di lokasi lain.

Sistematika Lokakarya

Lokakarya yang dilakukan dalam tiga hari ini terdiri dari beberapa kegiatan. Pada hari pertama, dimulai dengan penjelasan dari panitia mengenai berbagai rangkaian kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya, berisi paparan dari narasumber mengenai topik yang akan direkam pengetahuannya, yaitu proses relokasi Merapi dan mata pencaharian warga yang direlokasi. Pada sore hari, peserta mendesain suatu metode untuk merekam pengetahuan. Mengingat esok hari adalah kunjungan lapangan ke lokasi relokasi dan melakukan wawancara dengan warga, maka peserta menyusun daftar pertanyaan.

Hari kedua berisi kunjungan lapangan ke lokasi relokasi. Dalam hal ini, peserta dibagi ke dalam tiga kelompok dan melakukan kunjungan serta wawancara di tiga lokasi yang berbeda. Penulis mendapatkan jatah untuk melakukan wawancara di lokasi huntap Pagerjurang.

Pada hari ketiga, hasil-hasil wawancara dengan warga di lokasi huntap disusun dalam sebuah laporan dan dipaparkan. Peserta yang lain memberikan saran, masukan, dan komentar.

Hasil Lokakarya

Paparan_Bakri_Beck
Bapak Bakri Beck Memberikan Paparan

Paparan Narasumber: Bapak Bakri Beck, Direktur Pemberdayaan dan Advokasi Y-PRB, Mantan Deputi RR, BNPB.

Bapak Bakri Beck memberikan paparan berjudul ‘Belajar dari Erupsi Merapi’. Beliau menjabarkan strategi RR di Merapi, dasar hukum, struktur organisasi, mekanisme pembangunan rumah, sampai dengan strategi bagi pemulihan mata pencaharian masyarakat.

Selain informasi yang bisa dibaca pada Power Point, banyak hal yang bisa dicatat sebagai pembelajaran upaya penanggulangan bencana, terutama pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Berikut ini beberapa poin yang sempat penulis catat:

  • Dalam bencana selalu ada sisi malapetaka dan kesempatan pembangunan.
  • Di Jepang, bencana selalu dihadapi dengan upaya-upaya struktural.
  • Belum ada knowledge management yang merekam pengetahuan-pengetahuan penanggulangan bencana.
  • Pada penanganan erupsi Merapi di Tahun 2010 baru pertama kali dilakukan: mendayagunakan masyarakat yang terdampak. Di sisi lain, World Bank mendorong upaya penanggulangan bencana dengan melakukan pemberdayaan masyarakat.
  • Perlu ada suatu mekanisme untuk menyimpan dan mengarsipkan dokumen dengan baik agar mudah digunakan.
  • Proses pembangunan rumah di Merapi menggunakan sistem Kelompok Masyarakat (Pokmas). Rumah yang dibangun lebih dulu adalah milik warga yang paling miskin. Pembelajaran dari sistem ini, meskipun sama-sama korban erupsi Merapi, namun masih ada kebersamaan dan kerelaan.
  • Sistem yang sama tidak selalu berhasil manakala diterapkan di tempat lain.
  • Berkaitan dengan pendataan, semua daerah yang memiliki potensi bencana tinggi data kependudukannya harus lengkap.
  • Pada saat melakukan upaya RR di Merapi, ada tim pendukung teknis. Tim ini mendampingi BPBD dan warga dalam perencanaan, dukungan teknis, pengawasan upaya pembangunan. Dengan demikian, bukan BNPB yang melakukan pembangunan.
  • Pembangunan huntap diserahkan kepada masyarakat untuk menghindari sistem kontrak.
  • Pemerintah daerah menjadi yang pertama bergerak dalam menanggulangi bencana, namun tidak didukung dengan dana siap pakai.
  • Pada saat bencana terjadi, sektor yang paling terdampak adalah ekonomi. Strategi yang bisa ditempuh untuk segera mengembalikan sektor ini adalah dengan melakukan pembangunan jembatan agar akses segera dapat berfungsi normal, pembangunan pasar, dan dukungan perekonomian yang lain.
  • Terjadi perubahan pendekatan dalam upaya RR, yaitu bukan tempat aman dulu yang dipikirkan, namun dari awal sudah dirancang livelihood, termasuk dukungan listrik dan air. Sistem ini memikirkan semua hal dari hulu sampai hilir.

Selain paparan dan catatannya seperti tersebut di atas, berikut ini hasil wawancara dengan Kepala Seksi Rehab-Rekon BPBD Kab. Sleman dan warga di lokasi Huntap Pagerjurang.

Wawancara1
Di BPBD Kab. Sleman Peserta melakukan wawancara

Wawancara dengan Syaiful Bahri, Kepala Seksi Rehabilitasi, Bidang RR, BPBD Kab. Sleman

  • Beliau menjelaskan tentang berbagai hal yang dikerjakan oleh BPBD Kab. Sleman selama proses RR di Merapi. Sektor yang dikerjakan meliputi: perumahan, infrastruktur, ekonomi produktif, dan lintas sektor. Tahun ini masih dilakukan kegiatan terkait RR untuk anggaran tahun 2013 yang digunakan untuk pengadaan sapi dan jalur evakuasi.
  • Sejauh ini sudah dibangun hunian tetap (Huntap) di 17 lokasi sesuai SK Bupati. Masih ada dusun yang tidak bersedia direlokasi, yaitu di Srunen, Karang Tengah Lor dan Karang Tengah Kidul).
  • Dasar relokasi warga Merapi adalah berada di daerah aman, yaitu di luar Area Terdampak Langsung I di Kawasan Rawan Bencana III. Lokasi huntap tersebut adalah pada tanah kas desa untuk memudahkan administrasi warga.
  • Proses relokasi memiliki beberapa kendala, yaitu pada saat pra relokasi berupa terbatasnya lahan untuk relokasi. Mengingat lahan yang digunakan untuk relokasi adalah tanah kas desa, maka otomatis mengurangi jatah bagi perangkat desa. Namun demikian, jalan keluar untuk persoalan ini adalah pemerintah membeli tanah kas desa tersebut dan kemudian dana yang didapat dimasukkan sebagai bagian dari dana abadi desa.
  • Beberapa lokasi relokasi kontur tanahnya tidak rata, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meratakan dan penimbunan/pengurukan. Hal ini menjadi biaya tak terduga yang menjadi tanggung jawab BPBD.
  • Pasca relokasi setelah warga menempati hunian tetapnya, maka permasalahan yang muncul adalah terjadi perubahan budaya masyarakat, karena rumah-rumah yang semula luas dan lapang, sekarang warga hanya mendapatkan 100 m2 untuk tanah dan rumah tipe 36 serta untuk fasum dan fasos seluas 50 m2.
  • Dari sisi perekonomian, warga juga harus menghadapi kenyataan lokasi huntap berada jauh dengan pekarangan yang ditinggalkan. Upaya pemerintah untuk mengatasi hal ini adalah dengan membangun balai warga, rumah ibadah, dan melengkapinya dengan kandang ternak.
  • Bila terjadi erupsi Merapi dan mengenai tanaman-tanaman warga, maka ada bantuan misalnya untuk tanaman salak warga yang rusak.
  • Berkaitan dengan koordinasi dengan berbagai pihak pada upaya RR, maka BPBD Kab. Sleman mengatur donatur yang akan memberikan bantuan. Di mana bantuan tersebut didistribusikan sekaligus apa jenis bantuan yang tepat. Hal ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih bantuan dan kekeliruan dalam memberi bantuan. Bantuan dari donatur tersebut rata-rata adalah fasum dan fasos, sarana perekonomian seperti kandang dan ada pula stimulan sapi. Bantuan lain juga berupa keterampilan dan modal dari Dinas Koperasi dan Pariwisata.
Wawancara2
Wawancara Bersama Warga di Lokasi Huntap Pagerjurang

Hasil Wawancara dengan warga di Huntap Pagerjurang, Ibu Jumiyati (60 tahun), Ibu Sri Rahayu (50 tahun), dan Bapak Suyamto (66 tahun).

  • Warga yang tinggal di Huntap Pagerjurang adalah warga dari Dusun Kaliadem.
  • Warga bersedia direlokasi karena rumahnya rusak tinggal lahan saja dan ternak mati. Kondisi ini menyebabkan warga meminta dilakukan relokasi. Selain itu, faktor trauma juga menjadi penyebab warga menerima tinggal di lokasi relokasi.
  • Saat ini, lahan milik warga di tempat tinggalnya yang lama sudah dilakukan proses reklamasi. Kebanyakan warga menggunakannya sebagai tempat berkebun atau mencari rumput untuk ternaknya. Sebagian juga ditanami dengan ketela, jagung, dan pisang.
  • Sebelum tinggal di lokasi relokasi, warga mengungsi di beberapa lokasi secara berpindah-pindah.
  • Dulu warga beternak sapi perah, tiap hari bisa menghasilkan 30-50 liter. Saat ini, warga sudah mendapatkan bantuan sapi, namun belum bisa diperah susunya. Sebagian warga sedang menunggu turunnya bantuan sapi.
  • Ekonomi warga didukung juga oleh menjual produk kerajinan termasuk batik, bakpia, keripik lele, dan lainnya. Para pria kebanyakan ikut menambang pasir, namun persoalannya saat ini dilarang menambang pasir dan jalur evakuasi rusak.
  • Warga menerima bantuan untuk membangun rumah sejumlah 30 juta dalam bentuk material bangunan. Proses pembangunan rumah sendiri dilakukan oleh warga secara bergotong royong dengan model rumah yang sama. Saat ini, rumah-rumah yang ada sudah dilakukan modifikasi sesuai kemampuan masing-masing warga.
  • Dalam penentuan lokasi relokasi, warga diajak untuk bermusyawarah. Warga menerima relokasi dengan prinsip tidak terlalu jauh dari lokasi awal/kampung semula.
  • Berbeda dengan warga Sinabung, warga Merapi ingin segera pulang karena ingin menengok rumah, ternak, dan pekarangannya.
  • Secara ekonomi, pengeluaran warga di lokasi relokasi bertambah. Hal ini disebabkan karena dahulu kebutuhan sayur mayur dapat dipenuhi sendiri, sementara saat ini kebutuhan tersebut harus membeli dari tukang sayur yang keliling di komplek warga. Selain tukang sayur, ada pula penjual-penjual lain yang berkeliling setiap hari.

    Wawancara3
    Bapak Suyamto memberikan keterangan kepada peserta lokakarya
  • Secara budaya, warga harus beradaptasi lagi. Dahulu rumahnya terpisah-pisah oleh pekarangan yang luas, namun sekarang selayaknya perumahan yang saling berdekatan, sehingga warga kurang bebas.
  • Warga masih memerlukan air untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk kandang sapi.

Lain-lain

Beberapa dokumen yang  dihasilkan dari lokakarya ini di antaranya adalah:

  • Isian formulir template capture knowledge untuk pengetahuan proses relokasi dan mata pencaharian.
  • Daftar pertanyaan (kuesioner) kepada warga yang direlokasi dan BPBD.
  • Foto-foto dan rekaman video.

Penutup

Keberhasilan upaya penanggulangan bencana di suatu tempat perlu didokumentasikan sebagai bahan pembelajaran manakala melakukan upaya yang sama di lokasi lain. Pengetahuan praktis dari upaya ini perlu direkam, dikemas, dan disebarluaskan agar semakin banyak pihak yang memahami proses-proses penanggulangan bencana yang telah dilakukan.

Proses rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai contoh, sangat memerlukan pendekatan budaya agar masyarakat bersedia menerima saat nanti harus direlokasi. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam penentuan lokasi relokasi, proses relokasi itu sendiri, dan pembangunan rumah juga menentukan keberhasilan warga selain program dan dukungan dari pemerintah.