Negara-negara Asia Berbagi Pengalaman Menghadapi Bencana

video_conference_BPBD_DKI
Video Conference dilakukan di Ruang Pertemuan Pusdalosp BPBD Prov. DKI Jakarta

Jakarta, BPBD Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Bank Dunia menyelenggarakan Video Conference Urban Floods Community Practice pada Selasa, 09 Desember 2014 di kantor BPBD. Video conference ini melibatkan delapan negara dan sembilan kota di Asia, mulai dari Jakarta, Tokyo (Jepang), Manila (Filipina), Ho Cinh Minh, Hanoi (Vietnam), Ulan Bator (Mongolia), Beijing (Tiongkok), Dhaka (Bangladesh), dan Colombo (Srilanka).

Dalam beberapa dekade terakhir, bencana banjir terus meningkat frekuensinya. Negara-negara di Asia tak luput dari ancaman bencana ini. Kota-kota besar yang juga berperan menjadi ibu kota negara harus pula menerima dampak dari meningkatnya kejadian bencana. Banjir di Bankok, Thailand, pada tahun 2011; banjir di Jakarta, Indonesia, pada tahun 2013 adalah contoh-contoh bencana banjir yang terjadi di berbagai ibu kota negara.

Selain ancaman bencana banjir, negara-negara di Asia juga menghadapi ancaman yang kurang lebih sama. Dalam video conference mengemuka berbagai persoalan yang muncul sebelum, dan pada saat bencana banjir. Negara tersebut mengalami penurunan permukaan tanah (subsidence) sebagai akibat dari buruknya pengelolaan dan pemanfaatan air tanah. Selain itu, kesulitan yang seragam dalam upaya memindahkan warga yang tinggal di daerah rawan banjir akibat permukiman kumuh.

Negara-negara di Asia juga harus menghadapi persoalan di masa pasca bencana. Persoalan tersebut seperti siapa yang berwenang dalam penganggaran dan institusi yang melakukan penanganan bencana manakala bencana terjadi atau bencana melanda dua wilayah administrasi yang berbeda. Secara umum, di antara negara-negara yang terlibat dalam video conference mengalami kesulitan dalam penghitungan kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Jepang sebagai nara sumber dalam video conference tersebut berbagi pengalaman dalam menangani bencana banjir. Pertama-tama diungkapkan mengenai hubungan antara pertumbuhan penduduk dan masalah lingkungan yang muncul kemudian. Sebagai contoh, laju urbanisasi berdampak pada meningkatnya aliran permukaan (run off) yang kemudian akan berimbas pada peningkatan potensi kerusakan.

Dalam mengatasi bencana banjir, Jepang melakukan upaya struktural. Upaya Jepang tersebut di antaranya adalah dengan menambah kapasitas aliran sungai melalui normalisasi atau pengerukan. Selain itu, dilakukan juga penambahan kapasitas penampungan air dengan pembangunan bendungan atau dam.

Di sisi lain, dilakukan juga upaya non struktural. Di sini Jepang membuat peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya-upaya penanggulangan bencana banjir.

Narasumber lain dari Pemerintah Kota Yokohama mengungkapkan perlunya pelibatan teknologi dalam penanganan banjir. Hal ini dapat berupa pembangunan model banjir atau model genangan. Selain itu juga pembuatan peta ancaman bencana yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Upaya lainnya adalah dengan menggandeng media televisi, radio, atau jaringan seluler untuk mendistribusikan peringatan bencana kepada masyarakat.

“Perlu adanya pendekatan yang menyeluruh dimulai dari pencegahan sampai dengan tanggap darurat.” Demikian dikatakan ahli penanganan bencana banjir dari Jepang. Beliau kemudian merinci, upaya menyeluruh tersebut meliputi: peningkatan kondisi sungai, kondisi daerah aliran sungai, dan upaya-upaya untuk mengurangi risiko terjadinya kerusakan. Hal lain yang tak boleh dilupakan adalah pelibatan semua pihak terkait yang ada di sepanjang sungai. (Dew)

NB: Laporan secara lengkap bisa Anda baca pada tautan ini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *