Laporan Bimbingan Teknis Operasional Pusdalops BPBD Kab/Kota Se-Jawa Timur

photo 3
Peserta Bimtek Operasional Pusdalops BPBD se-Jawa Timur

 

Pengantar

Pada tanggal 29-30 April 2014, Pusdatinmas diminta untuk menjadi narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Operasional Pusdalops BPBD Kab/Kota se-Jawa Timur.
Dalam Bimtek tersebut, saya bersama Atang dan Melly berangkat ke sana untuk membantu BPBD Jatim yang bertindak sebagai penyelenggara. Selama berjalannya acara Bimtek, banyak komentar, masukan, dan saran dari BPBD Kab/Kota mengenai topik-topik yang disajikan. Sebagai contoh, BPBD menganggap laporan harian yang ada di Perka Pusdalops terlalu panjang, mereka menghendaki laporan yang singkat dan mudah dipahami, bahkan oleh orang yang tidak memahami persoalan kebencanaan.
Di samping itu, masih banyak catatan lain yang kiranya dapat menjadi pertimbangan para pengambil keputusan dalam hal: Pusdalops, sistem peringatan dini tsunami, teknologi informasi kebencanaan, dan juga komunikasi efektif dalam penanggulangan bencana. Semua hal tersebut telah dicatat dan disajikan dalam Laporan.
Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Laporan Panitia

  1. Perlu penanganan yang cepat dalam Penanggulangan Bencana
  2. Terjadi simpang siur data dan sulit dalam penanganan TD
  3. Kurang koordinasi dan belum ada suatu sistem yang dipedomani
  4. Posko TD, Pos Lapangan Pendukung TD hendaknya mampu mengelola data dan informasi sebagai informasi kepada pejabat dan masyarakat

Tujuan

  • BPBD Mengetahui arti penting Pusdalops, sistem pengendalian bencana, dan koordinasi dengan BPBD/BNPB

Peserta

  • 44 orang yang berasal dari BPBD dan instansi terkait

Sambutan Kalak-BPBD

  • Informasi terkait bencana harus dikumpulkan dan disebarluaskan
  • Perlu ada koordinasi dalam penanggulangan bencana
  • Di Jatim masih belum seperti yang diharapkan, baik pembentukan maupun tugas dan kewajibannya
  • Pusdalops memberikan dukungan sebelum terjadinya bencana
  • Pusdalops memberikan dukungan pada Posko TD dan Pasca TD
  • Agar bisa terkomunikasikan persoalan terkait Pusdalops PB
  • Perlengkapan yang memadai
  • Komitmen pembentukan Pusdalops
  • Bimtek ini adalah kegiatan kedua setelah sebelumnya pernah dilakukan di InaTretes tahun lalu
  • Diharapkan sudah bisa dilaporkan oleh BPBD Prov. Jatim, berapa Kabupaten/Kota yang sudah memiliki Pusdalops.
  • Apa yang dikerjakan oleh BPBD harus disampaikan kepada masyarakat
  • Tanggal 20 Mei 2014 akan ada Rakor BPBD se-Jatim, agenda rakor salah satunya adalah Pusdalops dan Raker lainnya menyangkut Desa Tangguh.
  • BPBD harus masuk ke dalam sistem.
  • Pusdalops mengelola fungsi administrasi terkait data bencana.

DISKUSI PUSDALOPS

Perlu ada format singkat seperti yang dimiliki oleh TNI agar mudah dipahami oleh masyarakat, bahkan yang tidak mengerti mengenai bencana.

Perlu adanya aplikasi satu urutan.

Bagaimana data bisa berbicara?

Perlu ada pembacaan dan penyeragaman istilah → sitrep, lapsit, dst

Sebuah institusi baru perlu memiliki format laporan yang harus dibakukan, ada SOP, mengingat adanya perbedaan antara format laporan yang ideal dengan kondisi di lapangan.

Bencana di Indonesia → Pak Hamid (BPBD Jatim)

Penyamaan persepsi mengenai bencana.

Kapan suatu kejadian bencana alam dikategorikan sebagai sebuah bencana?

Kenapa kebakaran tidak masuk jenis bencana yang ditangani BNPB?

Bila tidak memenuhi kriteria dalam UU, maka tidak disebut kejadian bencana, hal ini terkait dengan penggunaan dana DSP, dll.

Peran BPBD → Koordinasi dan komando, ada BPBD yang langsung bekerja membangun tanggul, padahal ini bukan tugas dari BPBD. Pemegang uang: BPBD, diserahkan kepada PU: Cipta Karya, kemudian dibuat MoU dengan Kodam dan termasuk Polda.

Bila dibandingkan pengungsian pada tahun 2007 pasca bencana Kelud dan tahun 2014 sangat jauh sekali. Saat itu, untuk memindah warga harus dengan senjata, warga masih enggan untuk mengungsi.

Bagaimana efektivitas sirine tsunami, apakah masih dipercaya oleh masyarakat?

BPBD meminta Android untuk berkomunikasi.

Informasi Geospasial → BPBD Jatim

Rekan-rekan di daerah masih perlu dijelaskan perbedaan antara data vektor dan data raster.

Sistem informasi: kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Jadi kalau hanya peta belum bisa disebut sistem informasi.

Data vektor: saat dilakukan zooming dia tidak mengalami perubahan, hanya skala yang berubah.

Data Raster: berupa piksel, sebuah layar terdiri dari piksel, bila dilakukan zoom-in akan berbentuk kotak-kotak.

Pusdalops → BPBD Jatim (Manager Pusdalops Jatim)

Walaupun belum membentuk Pusdalops, namun fungsi-fungsi Pusdalops sudah dilakukan. Kendati kebijakan belum dilakukan, namun fungsi-fungsi teknis sudah berjalan.

Pusdalops adalah sebuah sistem: bukan hanya orang piket, ada radio, dan bisa komunikasi.

Belum semua memiliki Perda PB.

Anggaran untuk BPBD tanpa ada Perda PB adalah suatu kekeliruan. Di Pusdalops harus memahami suatu sistem.

Bila ingin belajar penanggulangan bencana, mulailah dengan mempelajari sistem.

Pusdalops perlu paham. Bila tidak punya RPB tidak bisa menginventarisasi RPJMD sehingga tidak bisa masuk dalam nomenklatur, sehingga tidak ada pendanaan.

BNPB, BPBD Prov, PVMBG, BMKG → tidak memiliki kewenangan untuk menggerakkan masyarakat mengungsi. Kewenangan ini ada pada Bupati/Walikota.

Kelembagaan Pusdalops sangat penting dipahami.

Pendanaan: pada saat Pusdalops menjadi Posko TD, maka menggunakan DSP, peruntukannya termasuk pertanggunjawabannya.

Tugas besar Pusdalops adalah ketersediaan peta. Di Perka

Di Pusdalops paling tidak ada 4 SOP. BNPB belum membuat petunjuk untuk membuat SOP. Yang penting mengalir siapa berbuat apa bagaimana.

Paparan Melly : Peringatan Dini Tsunami

Perlu adanya perhatian dari BNPB untuk mempertimbangkan pemberian alat komunikasi kebencanaan ke BPBD harus yang ringan dan mudah dipelajari

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kab.Malang → (Pak Bagus)

3 wilayah yang memiliki rawan kegempaan dekat gunung semeru.

Daerah terpapar tsunami di Jatim : Pacitan, Trenggalek, Tulung Agung, Blitar, Banyuwangi.

BNPB harus selektif daerah-daerah yang rawan bencana tidak hanya bencana tsunami , bencana lainnya seperti longsor, terkait pertimbangan dalam pemberian bantuan sirine peringatan dini.

Memanfaatkan radio komunitas untuk diseminasi informasi bencana gempa lebih efektif.

Seharusnya Provinsi yang memiliki kebijakan dan menyarankan agar BPBD Kab/Kota untuk bergabung dengan Rapi/Orari.

Pengalaman BPBD Kota Malang 33 (tiga puluh tiga) kecamatan rutin melakukan pelaporan melalui radio.

BMKG berikan alat deteksi longsor, kekurangan alat ini sensor bukan untuk pergerakan tanah, tetapi curah hujan.

Penyederhanaan kategori bencana Tsunami (ringan,sedang, besar).

Hari Rabu, 30 April 2014

Paparan Melly : Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bagaimana kriteria teknologi informasi dan komunikasi yang tradisional dan modern.

Peserta mengalami kesulitan pada saat menggunakan Mobil Komunikasi karena peralatannya sukar digunakan, terkadang alat satu tidak connect dengan alat lainnya.

Perlu dimanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah ada untuk mendukung PB, misal RAPI, ORARI, Kodim, Polres, dan kekuatan2 lain.

Memanfaatkan fasilitas yang ada di lokasi seperti Masjid, Gereja, dll untuk memberikan peringatan pada masyarakat.

Di Kelud, bila ada Adzan di luar jadwal sebagai penanda G. Kelud meletus. Ini efektif. Selain itu juga bisa menggunakan kentongan.

Paparan Atang: Sistem Informasi Penanggulangan Bencana

sistem informasi yang canggih membutuhkan sumberdaya manusia yang juga canggih, oleh sebab itu diperlukan manual book dari semua peralatan yang diberikan kepada provinsi, dan kabuipaten/kota sehingga sistem informasi dapat terus berjalan apabila tenaga dukungan teknis tidak ada

perlu adanya dukungan teknis terhadap peralatan yang diberikan oleh bnpb

Paparan Atang: Komunikasi Efektif

Komunikasi yang paling efektif saat bencana adalah dengan memanfaatkan karifan lokal yang ada seperti misalnya saat penanggulangan bencana di Gunung Kelud, menggunakan azan sebagai tanda apabila gunung tersebut sedang erupsi dan banyak lagi yang lainnya.

Pak Sugeng Yanu, tindak lanjut pasca pertemuan

Di Tulungagung belum sesuai dengan Perka Pusdalops, namun sudah mengaplikasikan Posko. Di sana dikerahkan relawan yang sebelum melaksanakan tugas diberi pengarahan. Penganggarannya dari dana daerah, nama kegiatan ‘Pengaktifan Posko’. Di Tulungagung, Posko tersebut, masuk ke dalam Bidang I.

Pada saat di InaTretes sudah menghasilkan rekomendasi agar BNPB memberikan himbauan kepada Kepala Daerah mengenai pentingnya Pusdalops dan amandemen atau penafsiran dari Perka agar lebih dipertegas.

BPBD Kab. Tuban, nama kegiatan Pusdalops, namun juga belum mengaplikasikan keseluruhan Perka karena di daerah sangat sulit memperoleh personil seperti yang disyaratkan pada Perka. Di Tuban diberdayakan relawan-relawan yang ada di sana. Ada 5 operator untuk satu shift dan honornya 1 bulan 500 ribu. Relawan diandalkan karena bisa langsung dikerahkan pada saat bencana. Di Tuban di bawah PK kalau darurat otomatis di bawah KL.

Mengingat pentingnya Pusdalops untuk pendataan melalui teknik komunikasi dan peralatan yang tinggi, maka dari Provinsi agar bisa memfasilitasi hal itu. Dengan penyediaan alat komunikasi atau pelatihan.

Di Pacitan sudah dibuatkan SK Bupati mengenai Pusdalops untuk penerimaan honor dari APBD untuk BPBD di bawah kegiatan PK. Operator di Pusdalops adalah para relawan. Honor di sana melibatkan sampai Bupati, Setda, sampai dengan anggota mulai dari 500 ribu s/d 250 ribu. Teknisnya satu hari dibagi dalam 3 shift dan tiap shift terdiri dari 4 orang. Tiap orang mendapatkan honor: Ketua Regu, Sekretaris, Operator IT, dan anggota. Ketua Regu: 350 ribu dan anggota kurang dari itu.

BPBD Pacitan juga memanfaatkan pengabdian ‘Tri Darma’ perguruan tinggi untuk membantu. Banyak dosen yang membantu.

BPBD Pacitan memiliki kendala, bila terjadi bencana, ada perwira jaga, saat ada data yang masuk, kemudian menginformasikannya kepada pemimpin dan kepala daerah bukan kewenangan petugas tersebut, namun terkadang saat ada telepon masuk langsung dijawab. Seharusnya bukankah harus ada yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi?

Mekanisme pelaporan sangat tergantung pada SOP yang sudah dibuat. Kalau belum ada SOP, maka tergantung kesepakatan di antara anggota sendiri. Siapa yang harus memberikan informasi kepada masyarakat/pejabat lain. Di Pacitan agar melanjutkan dengan SOP.

BPBD Lumajang

Namanya Pusdalops, namun sistem kerjanya hanya sebatas Posko.

Di Lumajang yang piket di Posko ada 5 orang, 1 koordinator, 2 orang dari BPBD, 2 lainnya dari bankom orari dan rapi.

Honor di sana: 150 ribu per orang. Di sana sudah ada komitmen, sering berdiskusi dengan institusi lain. Legalisasi di sana berdasarkan SK Kalak BPBD.

Tindak Lanjut Pertemuan

Perlu ada draft utk RTL, bagaimana bentuk Pusdalops yang terkecil sesuai dengan kondisi BPBD yang berbeda tipe dan berbeda kekuatan personilnya.

Setelah dibentuk struktur terkecil, payung hukumnya dicantolkan di mana agar tetap aman bekerja karena sulit untuk masuk ke dalam Perbup dan Perda.

Pusdalops yang terkecil perlu didukung SOP.

Pusdalops minimalis tidak masalah yang penting fungsi-fungsinya berjalan. Persoalan yang muncul biasanya peraturan dan penganggaran.

Guna menghindari kesalahan penganggaran, maka perlu ditetapkan dengan SK yang bisa dipertanggungjawabkan. Di Jawa Timur bisa membiayai orang karena sudah di-outsource dulu di bawah sekretariat.

Catatan: disesuaikan dengan peraturan-peraturan di daerah.

Pacitan mengusulkan dua poin:

Format pelaporan dibuat yang sederhana, namun selengkap mungkin. Data kejadian, tanggal, korban, dan dampak.

Bila tidak ada kejadian bencana, maka dilakukan pemantauan cuaca dari BMKG, seismik, dan mohon info bila ada website-website untuk pemantauan.

Catatan: pemantauan hendaknya dilakukan dengan bersumber dari lembaga-lembaga resmi, namun sebagai pembanding boleh dari lembaga-lembaga tak resmi.

BMKG

Bentuk minimalis adalah bentuk paling tepat.

Kekuatan tim yang kecil adalah pada koordinasi.

Goalnya dalam Raker adalah pembentukan dan operasionalisasi Pusdalops.

Perlu ada SOP dan diketahui juga oleh Kementerian dan Lembaga.

Sebelum Raker dilakukan perlu ada pertemuan mengenai ‘manajemen posko’ dan juga penyusunan ‘SOP’

Nomor Kepala Operasi Basarnas Jatim Pak Hari: 081330066111 dan 087702671490 nomor kantor: 031-8669611

Dari pemangku kepentingan setiap BPBD agar berbaik-baik dengan tetangga. Karena saat BPBD yang bersangkutan terkena bencana, maka daerah bisa saling membantu, terutama bila daerah tersebut memiliki kerawanan yang sama dan saling bersinggungan.

Potensi yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh instansi lain juga bisa dimanfaatkan, misalnya potensi SAR bisa dimanfaatkan untuk membantu PB.

Perlu juga dimanfaatkan Pramuka yang sudah terlatih dan memiliki struktur sampai dengan di tingkat daerah.

Banyuwangi

Di sana setiap terjadi suatu hal di masyarakat, maka yang dihubungi adalah BPBD.

Banyuwangi juga memiliki banyak peralatan canggih, namun SDM yang ada di sana tak mendukung. Salah satunya, modular office belum dipasang. Radio sudah digunakan.

Dari 32 Kab/Kota baru setengah yang mengirimkan desa-desa yang rawan bencana di daerahnya. Pada Raker agar dibawa data-data tersebut karena adanya komitmen desa tangguh.

Bagaimana bila ada simulasi Pusdalops → bisa dimasukkan dalam pelatihan Manajemen Pusdalops.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *