Surat Kepada Dewan Pers atas Pemberitaan di JPNN

Pada hari Selasa (06/10), situs JPNN telah menerbitkan berita dengan mencantumkan nama saya sebagai narasumber. Beberapa ketidaknyamanan telah timbul karena ada informasi yang disampaikan dalam berita tersebut adalah tidak akurat. Sesuai dengan hak masyarakat dalam hubungannya dengan pers, yaitu adanya Hak Jawab dan juga pengaduan kepada Dewan Pers, maka bersama ini saya terbitkan ulang surat kepada Dewan Pers tersebut.

Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada ketidaknyamanan yang timbul, baik itu di Fakultas Geografi, UGM, atau pun ANU.

Berikut ini surat pengaduan kepada Dewan Pers.

Yth Sekretariat Dewan Pers,

Bersama dengan ini saya ingin membuat pengaduan mengenai pemberitaan di situs JPNN.

Pada hari Selasa (06/10) situs JPNN menerbitkan berita yang berjudul ‘Dorong Pemerintah Mainkan Dana Desa untuk Genjot Peran Warga Cegah Karhutla’ seperti yang tertera pada tautan berikut ini:  http://jpnn.com/read/2015/10/06/331032/Dorong-Pemerintah-Mainkan-Dana-Desa-untuk-Genjot-Peran-Warga-Cegah-Karhutla-

Berkaitan dengan pemberitaan tersebut, maka telah menimbulkan ketidaknyamanan kepada saya pribadi dan berbagai pihak yang disebut seperti Fakultas Geografi UGM dan juga ANU. Pers yang bersangkutan telah melanggar Kode Etik Jurnalistik pada Pasal 2, 3, dan 4. Pemuatan berita tidak menggunakan metode yang benar, sebab saya sebagai narasumber tidak pernah merasa mengirimkan artikel atau pun melakukan wawancara kepada dan dengan pihak/wartawan dari JPNN.

Beberapa kekeliruan informasi telah terjadi dan menimbulkan ketidaknyamanan. Pertama adalah menyangkut diri saya pribadi sebagai seorang pakar di dua bidang keilmuan yang berbeda dan klaim bahwa saya telah meraih gelar master adalah tidak tepat. Kedua menyangkut isi pemberitaan mengenai isu dana desa, saya merasa tidak memahami persoalan tersebut, dan saya pun tidak pernah mengeluarkan informasi, opini, atau pernyataan berkaitan dengan dana desa. Saya khawatir ada pihak-pihak yang telah memanfaatkan/mengubah/menambah opini saya yang dimuat di Koran Kompas pada 15 September 2015 dengan kepentingan pribadinya/kelompoknya. Ketiga menyangkut metode wawancara yang pernah dilakukan pada diri saya pada hari Senin (5/10) di Jakarta  seperti yang tertera di berita adalah tidak benar karena sejak 3 Juni 2015 sampai dengan sekarang saya berada di Canberra, Australia, dan tidak pernah melakukan wawancara dengan media mana pun.

Saya berharap Dewan Pers bisa melakukan beberapa hal yang tertuang dalam Pasal 10 Kode Etik Jurnalistik, yaitu agar media yang bersangkutan dapat mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada narasumber, pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Demikian pengaduan atas pemberitaan di situs JPNN ini saya buat dan semoga mendapat tanggapan sebagaimana mestinya.

Terima kasih dan salam

Sridewanto Edi Pinuji

Update (Jumat, 09/10/2015, 10.19)

Pemberitaan dengan mencantumkan nama saya rupanya telah meluas bukan hanya di JPNN, namun juga di tautan berikut:

  • http://news.okezone.com/read/2015/10/03/337/1225552/partisipasi-warga-harus-jadi-indikator-besaran-dana-desa
  • http://u.msn.com/id-id/berita/other/warga-sekitar-hutan-harus-distimulasi-agar-laporkan-kebakaran/ar-AAf3uns

Kedua berita tersebut juga tidak benar dengan alasan yang sama seperti yang tertulis di dalam surat pengaduan untuk Dewan Pers.