Laporan Situasi Pasca Gempa Nepal (27/04/2015)

Berdasarkan informasi dari AHA Centre mengenai gempa 7.8 SR yang mengguncang Nepal, maka berikut ini update per tanggal 27 April 2015, pukul 19.00.

  • Korban meninggal dunia: 3.351 jiwa
  • Korban luka-luka: 6.833.
  • Korban terdampak: 8 juta jiwa
  • Daerah yang paling menderita berada di: Dhading, Gorkha, Rasuwa, Sindhupalchowk, Kavre, Nuwakot, Dolakha, Kathmandu, Lalitpur, Bhaktapur, dan Ramechhap

Kebutuhan mendesak di antaranya adalah:

  • Makanan siap saji
  • Air bersih
  • Shelter
  • Obat-obatan

Sumber: AHA Centre, UN-OCHA

Hunian Tetap Sebuah Dilema

Kenapa warga terdampak erupsi Merapi yang tinggal di hunian tetap masih juga pulang ke rumahnya?

Adalah mustahil memutus ikatan psikologis dengan rumah tinggal, di mana orang lahir dan dibesarkan. Tindakan warga terdampak erupsi Merapi yang senantiasa pulang kembali ke rumah asalnya sudah dilandasi perhitungan dan kebijaksanaan.

Perhitungan dan kebijakan itu seringkali tak sejalan dengan buah pemikiran para pakar atau akademisi. Namun, warga di lereng Merapi itu sudah paham risiko yang harus dihadapi, bahkan telah akrab dengannya.

Sikap terhadap hunian tetap sendiri berbeda-beda antara masyarakat di Aceh, Wasior, dan Yogyakarta.

Bagi masyarakat korban bencana di Aceh dan Wasior, huntap lebih sebagai tempat berteduh. Oleh sebab itu, mereka tak terlalu menghiraukan penghuni lain yang berada di ruangan yang sama.

Di Jawa Tengah dan Yogyakarta kondisinya berbeda. Penghuni akan merasa nyaman bila memiliki ruang sendiri. Manakala seorang penghuni memiliki ruang sendiri biarpun kecil, maka ia tak akan terlalu menghiraukan dengan ketersediaan fasilitas lainnya.

Selain menyangkut hunian tetap, terdapat juga perbedaan perlakuan terhadap orang tua dan dampaknya.

Di kalangan masyarakat Sumatera dan Papua yang juga sesuai dengan standar dari UNDP, orang tua perlu ditempatkan khusus dan terpisah serta mendapat perlakuan yang khusus pula.

Di Jawa, apabila seorang tua dipisahkan dari anak-anak dan keluarganya, maka bisa sangat berbahaya. Penyebab terjadinya hal ini adalah fungsi perawatan dan kepedulian dari anak/cucu ke orang tua yang sangat diperlukan di wilayah ini.

Saat ini, banyak warga yang setelah direlokasi masih kembali ke atas untuk menjalani kegiatan sehari-hari seperti biasa. Tindakan tersebut menganut prinsip ‘tinggal di bawah, kerja di atas.’

Strategi menjauhkan masyarakat dari bencana memang tak selalu harus melalui relokasi dari kawasan rawan bencana, tapi dengan mendukung kemampuan masyarakat agar dapat hidup harmonis dengan bencana dan juga mengembangkan kearifan lokal.

Daftar Pustaka

Maarif, Syamsul 2012, Merapi Menyapa Kehidupan Hidup Harmonis di Lereng Merapi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta.

Penentuan Radius Bencana Gunung Api

Berapa kilometer jarak aman dari pusat letusan Merapi?

Tidak mudah menentukan radius aman karena di dalamnya beradu antara penghidupan warga dan perhitungan ilmiah. Namun, kepentingan utama dari institusi penanggulangan bencana adalah keselamatan bersama.

Sebagai contoh, pada saat radius aman Merapi ditetapkan 20 km tidak banyak warga yang tahu sejauh apa persisnya radius tersebut. Perkiraan mengenai tempat-tempat mana yang menjadi batas radius tersebut lantas menyebar di jejaring sosial.

Sesuai dengan sifat letusan Merapi yang tak dapat diperkirakan, maka tak ada hitungan pasti jarak amannya. Hal ini disebabkan karena kendati sudah diketahui siklus lima tahunan, namun tidak ada yang mengetahui skala letusannya. Skala letusan tersebut berkaitan dengan radius aman.

Oleh sebab itu, manakala satu gunung masih menunjukkan aktivitas yang tinggi, maka tidak ada jarak aman yang permanen. Hal yang bisa dilakukan adalah dengan menjauhkan masyarakat dari zona berbahaya.

Arti penting yang lain dari penentuan radius bencana adalah untuk menciptakan rasa aman para pengungsi yang tinggal di hunian-hunian sementara. Penentuan batas aman tersebut juga menjadi rujukan bersama bagi pihak mana pun yang bermaksud membangun huntara.

Daftar Pustaka

Maarif, Syamsul 2012, Merapi Menyapa Kehidupan Hidup Harmonis di Lereng Merapi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta.

Manajemen Logistik dalam Penanggulangan Bencana

FullSizeRender

MATARAM, “Sistem Informasi Logistik mendukung agar bantuan bisa segera sampai ke daerah. Bapak Wakil Presiden telah memerintahkan agar dalam tempo 3 jam, logistik sudah sampai ke lokasi bencana.” Demikian sambutan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan, BNPB, Ir. Bambang Sulistianto, MM, dalam pembukaan Rapat Koordinasi Inventarisasi Kebutuhan Logistik pada Selasa (21/04) di Kota Mataram, Prov. NTB.

Kepala Pelaksana BPBD Prov. NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, MTP, dalam kesempatan yang sama menambahkan, “Logistik merupakan salah satu simpul yang paling krusial dalam penanggulangan bencana. Media selalu menyoroti kecukupan logistik bagi para warga terdampak manakala suatu bencana terjadi.”

Sektor logistik dan peralatan menurut Bapak Deputi ternyata memengaruhi 80% keberhasilan upaya penanggulangan bencana. Dalam semua fase menanggulangi bencana, baik itu tahap pra, pada saat, hingga pasca bencana membutuhkan logistik dan peralatan. Beliau berpesan agar logistik dan peralatan yang ada di BNPB dan BPBD provinsi/kabupaten/kota selalu siap digunakan.

Malam itu, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan menyoroti berbagai kendala dan hambatan yang terjadi di lapangan. Hal-hal yang merintangi pengelolaan logistik dan peralatan di antaranya adalah: belum adanya pendataan yang baik untuk barang yang keluar masuk dari gudang logistik dan peralatan; beberapa peralatan tidak berada di tempat saat dilakukan pemeriksaan; perawatan peralatan masih kurang seperti penggantian aki, ketersediaan bahan bakar dan hal lainnya. Selain itu, beliau juga menemukan adanya gergaji mesin yang tidak berada di dalam mobil sehingga bisa menyulitkan manakala dibutuhkan; spesifikasi rantai gergaji ada yang diganti sehingga tidak mampu memotong pohon kecil; mobil operasional ada yang diganti ban-nya dengan ban vulkanisir sehingga bisa menghambat upaya pertolongan dan berbagai fenomena lainnya.

Melihat berbagai kondisi tersebut, Bapak Deputi mengingatkan perlunya ketertiban dalam pengelolaan logistik. Selain itu, diharapkan bisa terjalin sinergi mulai dari gudang BNPB ke provinsi hingga kabupaten dan kota. Guna keperluan ini, maka dikembangkan sistem informasi logistik dan peralatan yang memanfaatkan teknologi pemindai bar code dan akan membantu BNPB dan BPBD dalam mencatan barang yang keluar masuk gudang.

Keperluan dan ketersediaan logistik dan peralatan hendaknya berdasarkan dari rencana kontijensi. Dalam rancangan tersebut, bisa diketahui jumlah kebutuhan dan ketersediaan logistik dan peralatan di suatu daerah. Apabila bencana terjadi, maka BNPB akan membantu 20% dari total kebutuhan yang ada. Selain itu, bantuan logistik akan didatangkan dari kabupaten/kota sekitar dan apabila masih kurang bisa didatangkan bantuan dari provinsi.

BNPB dalam tahun-tahun mendatang, akan membangun 6 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di enam lokasi berbeda di enam pulau-pulau besar. Keberadaan UPT tersebut untuk mendukung satu provinsi bila mengalami kekurangan bantuan. Apabila hal tersebut terjadi, maka dukungan akan didatangkan dari UPT terdekat dan kemudian apabila masih juga kurang akan didatangkan bantuan tambahan yang diambil dari gudang BNPB.

Mengingat sifat bantuan logistik yang memiliki masa kadaluarsa, maka bantuan sejumlah 20% dari BNPB tersebut bisa digunakan untuk pelatihan atau sebagai bantuan ke kabupaten/kota lain yang membutuhkan. (Dew)

Bagaimana Teknologi Digital Mengubah Penanganan Darurat

Oleh: Simon Chapman

Pada tahun 1998, 1,5 juta orang Australia memiliki telepon. Satu di antara delapan orang melaporkan adanya kecelakaan transportasi, sementara satu dalam 16 orang melaporkan darurat medis, kemudian satu di antara empat melaporkan situasi yang berbahaya.

Saat ini, petugas yang berhubungan dengan tindakan darurat sulit membayangkan hidup tanpa teknologi telepon seluler yang telah mengubah kemampuan mereka dalam mengetahui dan mendatangi sebuah kejadian. Hal tersebut telah mengurangi keterlambatan dan dapat mengejar ‘golden hour’.

Tahun ini, manakala lebih dari 100 negara memiliki jumlah telepon lebih banyak daripada jumlah penduduknya,Patrick Meier mendokumentasikan bagaimana revolusi global dalam bidang komunikasi digital telah mengubah cara kita dalam merespon suatu bencana dan menghadapi suatu krisis.

Sebuah cerita dari Patrick adalah manakala terjadi gempa Haiti dan istrinya sedang berada di sana. Patrick sendiri sedang berada di kamarnya dan mendengar tentang gempa tersebut tapi kehilangan kontak dengan istrinya. Dia segera mengecek di media sosial, twitter dan facebook. Dia paham, bahwa dirinya akan berada di tengah-tengah banjir informasi dari warga Haiti yang ada di dalam maupun di luar negeri yang putus asa mencari sekeping informasi penting. Tujuh jam kemudian, dia menerima pesan dari istrinya bahwa ia masih hidup.

Pengalaman Patrick malam itu bersama dengan kawan-kawan lain menjadi awal dari kekuatan jaringan global dari relawan ‘digital humanitarian’ yang hari-hari ini bekerja dengan big data. Data yang sangat besar tersebut seakan-akan meledak di dalam internet setiap kali satu bencana terjadi. Para relawan digital tersebut akan mengumpulkan, menyaring, menyimak, dan mengatur jutaan informasi tersebut untuk mengirimkan bantuan.

Di hari-hari pasca gempa Haiti, mereka membantu Marinir Amerika dengan menyediakan peta krisis dan berhasil menyelamatkan banyak nyawa. Lembaga penanggulangan bencana Amerika (FEMA) melalui twitter mengumumkan bahwa peta krisis tersebut dikembangkan oleh proyek Ushahidi yang digagas oleh Patrick dkk. Peta krisis tersebut menjadi satu peta terlengkap dan termutakhir yang tersedia bagi pekerja kemanusiaan.

Lebih dari seribu relawan digital membuat editan hingga lebih dari 1,4 juta kali di akhir proyek.

Patrick menulis buku tentang berbagai pengalaman tersebut yang berjudul ‘Digital Humanitarians: How big data is changing the face of humanitarian response’. Buku tersebut berisi tentang silang sengkarut berbagai data yang membingungkan pada hari-hari ini, misalnya:

  • Lebih banyak orang memiliki akses digital daripada air bersih dan toilet.
  • Service WhatsApp memiliki setengah juta pengguna dan mengirimkan lebih dari 50 milliar pesan setiap harinya.
  • Saat terjadinya topan merusak di Filipina, dua milliar pesan terkirim setiap hari dan 92% pengguna internet memiliki akun facebook.
  • Pada saat terjadinya kebakaran semak di Australia pada tahun 2009, 65% kicauan di twitter tentang kebakaran tersebut mengandung informasi yang dianggap penting untuk tanggap darurat.

Buku Patrick mengeksplorasi tantangan dalam menemukan jarum informasi penting di tengah jerami informasi lain. Selain itu, buku tersebut juga mengidentifikasi masalah berkaitan dengan ukuran data yang sangat besar, privasi, dan bias yang mungkin timbul manakala media sosial digunakan dalam area bencana yang sempit dan mengaburkan hal lain.

Salah satu bab dalam bukunya juga menginformasikan mengenai penggunaan komunikasi digital dalam gerakan ‘Arab Spring’, pencarian hilangnya pesawat Malaysia Air 370, astrofisika, dan peningkatan penggunaan pesawat tanpa awak (drone).

Sudahkah kita memanfaatkan berbagai teknologi digital terkini dalam penanganan darurat?

Tulisan asli dari sini: http://theconversation.com/digital-samaritans-how-digital-technology-is-revolutionising-disaster-response-40304

Tautan ke Buku/Situs Patrick Meier: http://www.digital-humanitarians.com/