Korban-Korban Letusan Merapi

12 Oktober 1920

Sebanyak 35 orang tewas akibat awan panas

18 Desember 1930

Letusannya menghancurkan 13 desa dan menewaskan 1.369 orang

18 Januari 1953

Awan panas membumbung hingga 12 km dari puncak, enam orang tewas

8 Mei 1961

Awan panas membumbung hingga 12 km dari puncak, enam orang tewas

Oktober 1962

Banjir lahar menyapu 5 kampung sehingga 2 orang tewas

7-8 Januari 1968

Awan panas menyembur hingga 13,5 km, 1 orang tewas

22 November 1994

Terjadi letusan disertai awan panas, 44 orang tewas

19 Juli 1998

Terjadi letusan cukup besar yang mengarah ke atas sehingga tidak memakan korban jiwa

8 Juni 2006

Letusan awan panas membuat ribuan warga di wilayah lereng Gunung Merapi panik dan berusaha mengungsi ke tempat aman.

26 Oktober 2010

Terjadi letusan disertai semburan awan panas. Sebanyak 36 orang tewas termasuk kuncen Merapi.

5 November 2010

Terjadi letusan dahsyat. Korban tewas 259 orang. Jumlah pengungsi tercatat mencapai 151.959 orang yang tersebar di 134 titik pengungsian. Korban luka mencapai 287 orang.

Gunung Api Dilema Status dan Bahaya

Rabu, 14 Mei 2014
Oleh: Ahmad Arif

Gunung Merapi berasap, melontarkan batu pijar, tetapi statusnya Normal. Setelah kegempaan meningkat, status Merapi jadi Waspada. Gunung Sindoro di Jawa Tengah juga berasap, tetapi statusnya Normal, sedangkan Semeru yang hampir tiap hari meletus status tertingginya Waspada. Bagaimana pemantauan menentukan status suatu gunung api?

Status gunung api memang tak melulu soal aktivitas gunung api yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Pemeringkatan dari Normal ke Waspada, Siaga, lalu Awas merupakan status yang ditetapkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG)-Badan Geologi terhadap aktivitas gunung api dengan mempertimbangkan potensi bencananya terhadap manusia.

Status Normal atau tingkat dasar diberikan jika tak ada aktivitas tekanan magma. Adapun Waspada diberikan saat ada aktivitas gunung api, baik kejadian vulkanis, kegempaan, atau hidrotermal. Status Siaga menandai peningkatan aktivitas yang bergerak ke arah letusan atau berpotensi bencana. Awas artinya letusan berpeluang dalam waktu 24 jam.

Lalu, kenapa Gunung Merapi masih dinyatakan Normal setelah beberapa kali mengeluarkan asap, hujan abu, dan kerikil, bahkan batuan pijar?

“Belum ada aktivitas magmatis baru di Merapi, jadi kami masih tetapkan Merapi sebagai Normal,” kata Subandriyo, Kepala BPPTKG, setelah erupsi Merapi, Minggu (20/4). “Letusan kecil seperti ini sudah kerap terjadi sejak letusan 2010.”

Menurut dia, indikator pemantauan lain yang dipakai, seperti kegempaan dan deformasi (perubahan) tubuh gunung, belum terjadi. Namun, status Normal Merapi problematis karena diikuti imbauan pada pendaki agar tak mencapai puncak. Pendakian disarankan hanya sampai di Pasar Bubar, 2.500 mdpl.

Erupsi Merapi yang terlihat kasat mata itu sempat membingungkan masyarakat. Meski BPTKG berulang-ulang menyampaikan informasi Merapi masih Normal, masyarakat menilai tak lengkap dan tak jelas. “Warga menilai ada yang ditutupi. Beberapa kali hujan pasir, kerikil, dan abu, bahkan batuan pijar tak ada peringatan sama sekali,” kata Agus Wiyarto, relawan Merapi, seperti diberitakan Kompas (Jumat, 25/4).

Status Merapi baru dinaikkan menjadi Waspada pada 29 April 2014 pukul 23.50 seusai kegempaan meningkat.

Menurut Kepala Badan Geologi Surono, kejadian letusan Merapi saat status Normal memang membingungkan. “Berdasar pendekatan keilmuan, baik secara visual maupun teknologi pemantauan, aktivitas Merapi saat Normal sebenarnya tidak normal karena ada letusan. Apa pun penyebabnya.”

Sejak letusan kecil Merapi itu, Surono menyarankan agar status Merapi ditingkatkan. Itu menyangkut rasa aman masyarakat. “Rasa aman ini dinamis. Bagi petugas pemantauan yang telah lama bertugas di Merapi, aktivitas ini mungkin masih dianggap aman, tetapi bagaimana dengan masyarakat?” kata dia.

Peningkatan status gunung api tak berarti gunung akan meletus atau mengarah pada letusan. “Sebagai petugas, kami wajib memenuhi hak atas rasa aman itu dengan memberikan peringatan dini. Hak masyarakat itu diatur UUD 1945 bahwa setiap warga berhak mendapat perlindungan negara,” kata dia.

Faktor manusia

Selain terkait aktivitas gunung api, faktor keberadaan penduduk di sekitar gunung api menjadi pertimbangan penting menentukan status gunung api. Semakin padat penduduk, semakin kerap periode letusan/eksplosif letusannya, gunung dianggap paling berbahaya sehingga harus dipantau lebih intensif.

Pada konteks inilah Gunung Merapi, yang dihuni sekitar satu juta jiwa, berada dalam peringkat teratas dari 127 gunung api di Indonesia yang paling diwaspadai. Inilah satu-satunya gunung api di Indonesia yang memiliki empat pos pemantauan, dan semuanya masih aktif.

Biasanya, gunung-gunung api di Indonesia hanya punya satu pos pemantauan dengan dua atau empat petugas pos. Bahkan, ada beberapa gunung api tanpa pos pemantauan sendiri, tetapi digabung dengan gunung-gunung lain. Pemantauan Merapi dilakukan sejak era kolonial Belanda.

Jika Merapi telah lama dipantau, sebaliknya Gunung Sindoro. Sindoro lama terdiam sehingga pernah digolongkan tertidur, meskipun jejaknya jelas menunjukkan keaktifan pada masa lalu. “Sering ada sindiran, petugas Gunung Sindoro sebaiknya tidur saja karena gunung ini lama diam,” kata Surono.

Namun, ia mengingatkan, Sindoro tetap gunung api aktif yang sewaktu-waktu bisa kembali bangun dan meletus, seperti terjadi dengan Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Sinabung meletus lagi setelah ratusan tahun tidur. Bahkan, sebelum 2010, Sinabung masih digolongkan gunung api tipe B dengan konsekuensi tak dipantau.

Lain halnya dengan Gunung Semeru di Jawa Timur. Hampir tiap hari, gunung ini sebenarnya meletus. Para pendaki yang pernah ke Semeru, kenal betul fenomena letusan yang biasa terjadi pagi hari, dengan rentang beberapa menit sekali.

Sekalipun Semeru rutin meletus, statusnya belum pernah dinyatakan Awas. Paling banter Waspada atau Siaga. Letusan Semeru dianggap tak membahayakan warga karena lokasi permukiman jauh dari jangkauan.

Namun, sekalipun dalam status Normal, bukan berarti Semeru tak berbahaya. Pada 27 Juli 2000, dua petugas vulkanologi dari PVMBG-Bandung, Mukti dan Pardan, tewas terkena lontaran batu pijar Semeru saat survei di sekitar kawah.

Beberapa gunung api yang populer sebagai tempat wisata dan sumber ekonomi warga, seperti Ijen di Jawa Timur, lebih dilematis lagi. Begitu dinaikkan statusnya dari Normal menjadi Waspada atau Siaga, itu artinya 450 warga tak lagi bekerja menambang belerang.

Karena itu, sekalipun Ijen berstatus Waspada sejak Agustus 2013, zona bahaya gunung itu kerap diterobos. Padahal, selain potensi ancaman gas beracun, Ijen bisa mengirim tsunami air asam (pH 0-0,8) dari jebolnya kawah seperti terjadi saat meletus pada 1817. Saat itu, banjir lumpur asam mencapai Kota Banyuwangi, lebih dari 25 kilometer dari Ijen.

Setiap karakter gunung unik dan tak mudah dimengerti. Lebih repot lagi para petugas pemantauan gunung api, yakni bagaimana menghadapi masyarakat yang menggantungkan hidup pada gunung api. 

Sumber tulisan: Kompas Cetak, Rabu, 14 Mei 2014

Laporan Bimbingan Teknis Operasional Pusdalops BPBD Kab/Kota Se-Jawa Timur

photo 3
Peserta Bimtek Operasional Pusdalops BPBD se-Jawa Timur

 

Pengantar

Pada tanggal 29-30 April 2014, Pusdatinmas diminta untuk menjadi narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Operasional Pusdalops BPBD Kab/Kota se-Jawa Timur.
Dalam Bimtek tersebut, saya bersama Atang dan Melly berangkat ke sana untuk membantu BPBD Jatim yang bertindak sebagai penyelenggara. Selama berjalannya acara Bimtek, banyak komentar, masukan, dan saran dari BPBD Kab/Kota mengenai topik-topik yang disajikan. Sebagai contoh, BPBD menganggap laporan harian yang ada di Perka Pusdalops terlalu panjang, mereka menghendaki laporan yang singkat dan mudah dipahami, bahkan oleh orang yang tidak memahami persoalan kebencanaan.
Di samping itu, masih banyak catatan lain yang kiranya dapat menjadi pertimbangan para pengambil keputusan dalam hal: Pusdalops, sistem peringatan dini tsunami, teknologi informasi kebencanaan, dan juga komunikasi efektif dalam penanggulangan bencana. Semua hal tersebut telah dicatat dan disajikan dalam Laporan.
Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Laporan Panitia

  1. Perlu penanganan yang cepat dalam Penanggulangan Bencana
  2. Terjadi simpang siur data dan sulit dalam penanganan TD
  3. Kurang koordinasi dan belum ada suatu sistem yang dipedomani
  4. Posko TD, Pos Lapangan Pendukung TD hendaknya mampu mengelola data dan informasi sebagai informasi kepada pejabat dan masyarakat

Tujuan

  • BPBD Mengetahui arti penting Pusdalops, sistem pengendalian bencana, dan koordinasi dengan BPBD/BNPB

Peserta

  • 44 orang yang berasal dari BPBD dan instansi terkait

Sambutan Kalak-BPBD

  • Informasi terkait bencana harus dikumpulkan dan disebarluaskan
  • Perlu ada koordinasi dalam penanggulangan bencana
  • Di Jatim masih belum seperti yang diharapkan, baik pembentukan maupun tugas dan kewajibannya
  • Pusdalops memberikan dukungan sebelum terjadinya bencana
  • Pusdalops memberikan dukungan pada Posko TD dan Pasca TD
  • Agar bisa terkomunikasikan persoalan terkait Pusdalops PB
  • Perlengkapan yang memadai
  • Komitmen pembentukan Pusdalops
  • Bimtek ini adalah kegiatan kedua setelah sebelumnya pernah dilakukan di InaTretes tahun lalu
  • Diharapkan sudah bisa dilaporkan oleh BPBD Prov. Jatim, berapa Kabupaten/Kota yang sudah memiliki Pusdalops.
  • Apa yang dikerjakan oleh BPBD harus disampaikan kepada masyarakat
  • Tanggal 20 Mei 2014 akan ada Rakor BPBD se-Jatim, agenda rakor salah satunya adalah Pusdalops dan Raker lainnya menyangkut Desa Tangguh.
  • BPBD harus masuk ke dalam sistem.
  • Pusdalops mengelola fungsi administrasi terkait data bencana.

DISKUSI PUSDALOPS

Perlu ada format singkat seperti yang dimiliki oleh TNI agar mudah dipahami oleh masyarakat, bahkan yang tidak mengerti mengenai bencana.

Perlu adanya aplikasi satu urutan.

Bagaimana data bisa berbicara?

Perlu ada pembacaan dan penyeragaman istilah → sitrep, lapsit, dst

Sebuah institusi baru perlu memiliki format laporan yang harus dibakukan, ada SOP, mengingat adanya perbedaan antara format laporan yang ideal dengan kondisi di lapangan.

Bencana di Indonesia → Pak Hamid (BPBD Jatim)

Penyamaan persepsi mengenai bencana.

Kapan suatu kejadian bencana alam dikategorikan sebagai sebuah bencana?

Kenapa kebakaran tidak masuk jenis bencana yang ditangani BNPB?

Bila tidak memenuhi kriteria dalam UU, maka tidak disebut kejadian bencana, hal ini terkait dengan penggunaan dana DSP, dll.

Peran BPBD → Koordinasi dan komando, ada BPBD yang langsung bekerja membangun tanggul, padahal ini bukan tugas dari BPBD. Pemegang uang: BPBD, diserahkan kepada PU: Cipta Karya, kemudian dibuat MoU dengan Kodam dan termasuk Polda.

Bila dibandingkan pengungsian pada tahun 2007 pasca bencana Kelud dan tahun 2014 sangat jauh sekali. Saat itu, untuk memindah warga harus dengan senjata, warga masih enggan untuk mengungsi.

Bagaimana efektivitas sirine tsunami, apakah masih dipercaya oleh masyarakat?

BPBD meminta Android untuk berkomunikasi.

Informasi Geospasial → BPBD Jatim

Rekan-rekan di daerah masih perlu dijelaskan perbedaan antara data vektor dan data raster.

Sistem informasi: kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Jadi kalau hanya peta belum bisa disebut sistem informasi.

Data vektor: saat dilakukan zooming dia tidak mengalami perubahan, hanya skala yang berubah.

Data Raster: berupa piksel, sebuah layar terdiri dari piksel, bila dilakukan zoom-in akan berbentuk kotak-kotak.

Pusdalops → BPBD Jatim (Manager Pusdalops Jatim)

Walaupun belum membentuk Pusdalops, namun fungsi-fungsi Pusdalops sudah dilakukan. Kendati kebijakan belum dilakukan, namun fungsi-fungsi teknis sudah berjalan.

Pusdalops adalah sebuah sistem: bukan hanya orang piket, ada radio, dan bisa komunikasi.

Belum semua memiliki Perda PB.

Anggaran untuk BPBD tanpa ada Perda PB adalah suatu kekeliruan. Di Pusdalops harus memahami suatu sistem.

Bila ingin belajar penanggulangan bencana, mulailah dengan mempelajari sistem.

Pusdalops perlu paham. Bila tidak punya RPB tidak bisa menginventarisasi RPJMD sehingga tidak bisa masuk dalam nomenklatur, sehingga tidak ada pendanaan.

BNPB, BPBD Prov, PVMBG, BMKG → tidak memiliki kewenangan untuk menggerakkan masyarakat mengungsi. Kewenangan ini ada pada Bupati/Walikota.

Kelembagaan Pusdalops sangat penting dipahami.

Pendanaan: pada saat Pusdalops menjadi Posko TD, maka menggunakan DSP, peruntukannya termasuk pertanggunjawabannya.

Tugas besar Pusdalops adalah ketersediaan peta. Di Perka

Di Pusdalops paling tidak ada 4 SOP. BNPB belum membuat petunjuk untuk membuat SOP. Yang penting mengalir siapa berbuat apa bagaimana.

Paparan Melly : Peringatan Dini Tsunami

Perlu adanya perhatian dari BNPB untuk mempertimbangkan pemberian alat komunikasi kebencanaan ke BPBD harus yang ringan dan mudah dipelajari

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kab.Malang → (Pak Bagus)

3 wilayah yang memiliki rawan kegempaan dekat gunung semeru.

Daerah terpapar tsunami di Jatim : Pacitan, Trenggalek, Tulung Agung, Blitar, Banyuwangi.

BNPB harus selektif daerah-daerah yang rawan bencana tidak hanya bencana tsunami , bencana lainnya seperti longsor, terkait pertimbangan dalam pemberian bantuan sirine peringatan dini.

Memanfaatkan radio komunitas untuk diseminasi informasi bencana gempa lebih efektif.

Seharusnya Provinsi yang memiliki kebijakan dan menyarankan agar BPBD Kab/Kota untuk bergabung dengan Rapi/Orari.

Pengalaman BPBD Kota Malang 33 (tiga puluh tiga) kecamatan rutin melakukan pelaporan melalui radio.

BMKG berikan alat deteksi longsor, kekurangan alat ini sensor bukan untuk pergerakan tanah, tetapi curah hujan.

Penyederhanaan kategori bencana Tsunami (ringan,sedang, besar).

Hari Rabu, 30 April 2014

Paparan Melly : Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bagaimana kriteria teknologi informasi dan komunikasi yang tradisional dan modern.

Peserta mengalami kesulitan pada saat menggunakan Mobil Komunikasi karena peralatannya sukar digunakan, terkadang alat satu tidak connect dengan alat lainnya.

Perlu dimanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah ada untuk mendukung PB, misal RAPI, ORARI, Kodim, Polres, dan kekuatan2 lain.

Memanfaatkan fasilitas yang ada di lokasi seperti Masjid, Gereja, dll untuk memberikan peringatan pada masyarakat.

Di Kelud, bila ada Adzan di luar jadwal sebagai penanda G. Kelud meletus. Ini efektif. Selain itu juga bisa menggunakan kentongan.

Paparan Atang: Sistem Informasi Penanggulangan Bencana

sistem informasi yang canggih membutuhkan sumberdaya manusia yang juga canggih, oleh sebab itu diperlukan manual book dari semua peralatan yang diberikan kepada provinsi, dan kabuipaten/kota sehingga sistem informasi dapat terus berjalan apabila tenaga dukungan teknis tidak ada

perlu adanya dukungan teknis terhadap peralatan yang diberikan oleh bnpb

Paparan Atang: Komunikasi Efektif

Komunikasi yang paling efektif saat bencana adalah dengan memanfaatkan karifan lokal yang ada seperti misalnya saat penanggulangan bencana di Gunung Kelud, menggunakan azan sebagai tanda apabila gunung tersebut sedang erupsi dan banyak lagi yang lainnya.

Pak Sugeng Yanu, tindak lanjut pasca pertemuan

Di Tulungagung belum sesuai dengan Perka Pusdalops, namun sudah mengaplikasikan Posko. Di sana dikerahkan relawan yang sebelum melaksanakan tugas diberi pengarahan. Penganggarannya dari dana daerah, nama kegiatan ‘Pengaktifan Posko’. Di Tulungagung, Posko tersebut, masuk ke dalam Bidang I.

Pada saat di InaTretes sudah menghasilkan rekomendasi agar BNPB memberikan himbauan kepada Kepala Daerah mengenai pentingnya Pusdalops dan amandemen atau penafsiran dari Perka agar lebih dipertegas.

BPBD Kab. Tuban, nama kegiatan Pusdalops, namun juga belum mengaplikasikan keseluruhan Perka karena di daerah sangat sulit memperoleh personil seperti yang disyaratkan pada Perka. Di Tuban diberdayakan relawan-relawan yang ada di sana. Ada 5 operator untuk satu shift dan honornya 1 bulan 500 ribu. Relawan diandalkan karena bisa langsung dikerahkan pada saat bencana. Di Tuban di bawah PK kalau darurat otomatis di bawah KL.

Mengingat pentingnya Pusdalops untuk pendataan melalui teknik komunikasi dan peralatan yang tinggi, maka dari Provinsi agar bisa memfasilitasi hal itu. Dengan penyediaan alat komunikasi atau pelatihan.

Di Pacitan sudah dibuatkan SK Bupati mengenai Pusdalops untuk penerimaan honor dari APBD untuk BPBD di bawah kegiatan PK. Operator di Pusdalops adalah para relawan. Honor di sana melibatkan sampai Bupati, Setda, sampai dengan anggota mulai dari 500 ribu s/d 250 ribu. Teknisnya satu hari dibagi dalam 3 shift dan tiap shift terdiri dari 4 orang. Tiap orang mendapatkan honor: Ketua Regu, Sekretaris, Operator IT, dan anggota. Ketua Regu: 350 ribu dan anggota kurang dari itu.

BPBD Pacitan juga memanfaatkan pengabdian ‘Tri Darma’ perguruan tinggi untuk membantu. Banyak dosen yang membantu.

BPBD Pacitan memiliki kendala, bila terjadi bencana, ada perwira jaga, saat ada data yang masuk, kemudian menginformasikannya kepada pemimpin dan kepala daerah bukan kewenangan petugas tersebut, namun terkadang saat ada telepon masuk langsung dijawab. Seharusnya bukankah harus ada yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi?

Mekanisme pelaporan sangat tergantung pada SOP yang sudah dibuat. Kalau belum ada SOP, maka tergantung kesepakatan di antara anggota sendiri. Siapa yang harus memberikan informasi kepada masyarakat/pejabat lain. Di Pacitan agar melanjutkan dengan SOP.

BPBD Lumajang

Namanya Pusdalops, namun sistem kerjanya hanya sebatas Posko.

Di Lumajang yang piket di Posko ada 5 orang, 1 koordinator, 2 orang dari BPBD, 2 lainnya dari bankom orari dan rapi.

Honor di sana: 150 ribu per orang. Di sana sudah ada komitmen, sering berdiskusi dengan institusi lain. Legalisasi di sana berdasarkan SK Kalak BPBD.

Tindak Lanjut Pertemuan

Perlu ada draft utk RTL, bagaimana bentuk Pusdalops yang terkecil sesuai dengan kondisi BPBD yang berbeda tipe dan berbeda kekuatan personilnya.

Setelah dibentuk struktur terkecil, payung hukumnya dicantolkan di mana agar tetap aman bekerja karena sulit untuk masuk ke dalam Perbup dan Perda.

Pusdalops yang terkecil perlu didukung SOP.

Pusdalops minimalis tidak masalah yang penting fungsi-fungsinya berjalan. Persoalan yang muncul biasanya peraturan dan penganggaran.

Guna menghindari kesalahan penganggaran, maka perlu ditetapkan dengan SK yang bisa dipertanggungjawabkan. Di Jawa Timur bisa membiayai orang karena sudah di-outsource dulu di bawah sekretariat.

Catatan: disesuaikan dengan peraturan-peraturan di daerah.

Pacitan mengusulkan dua poin:

Format pelaporan dibuat yang sederhana, namun selengkap mungkin. Data kejadian, tanggal, korban, dan dampak.

Bila tidak ada kejadian bencana, maka dilakukan pemantauan cuaca dari BMKG, seismik, dan mohon info bila ada website-website untuk pemantauan.

Catatan: pemantauan hendaknya dilakukan dengan bersumber dari lembaga-lembaga resmi, namun sebagai pembanding boleh dari lembaga-lembaga tak resmi.

BMKG

Bentuk minimalis adalah bentuk paling tepat.

Kekuatan tim yang kecil adalah pada koordinasi.

Goalnya dalam Raker adalah pembentukan dan operasionalisasi Pusdalops.

Perlu ada SOP dan diketahui juga oleh Kementerian dan Lembaga.

Sebelum Raker dilakukan perlu ada pertemuan mengenai ‘manajemen posko’ dan juga penyusunan ‘SOP’

Nomor Kepala Operasi Basarnas Jatim Pak Hari: 081330066111 dan 087702671490 nomor kantor: 031-8669611

Dari pemangku kepentingan setiap BPBD agar berbaik-baik dengan tetangga. Karena saat BPBD yang bersangkutan terkena bencana, maka daerah bisa saling membantu, terutama bila daerah tersebut memiliki kerawanan yang sama dan saling bersinggungan.

Potensi yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh instansi lain juga bisa dimanfaatkan, misalnya potensi SAR bisa dimanfaatkan untuk membantu PB.

Perlu juga dimanfaatkan Pramuka yang sudah terlatih dan memiliki struktur sampai dengan di tingkat daerah.

Banyuwangi

Di sana setiap terjadi suatu hal di masyarakat, maka yang dihubungi adalah BPBD.

Banyuwangi juga memiliki banyak peralatan canggih, namun SDM yang ada di sana tak mendukung. Salah satunya, modular office belum dipasang. Radio sudah digunakan.

Dari 32 Kab/Kota baru setengah yang mengirimkan desa-desa yang rawan bencana di daerahnya. Pada Raker agar dibawa data-data tersebut karena adanya komitmen desa tangguh.

Bagaimana bila ada simulasi Pusdalops → bisa dimasukkan dalam pelatihan Manajemen Pusdalops.

Laporan Kegiatan Lokakarya Merekam Pengetahuan RR dan Livelihood Penduduk Pasca Erupsi Merapi 2010

IMG_2445
Lingkungan Huntap Pagerjuran


 Latar Belakang

Pada saat melakukan upaya penanggulangan bencana, maka harus didasarkan pada suatu proses yang telah dipahami dan dikuasai. Proses-proses tersebut adalah pengetahuan yang harus direkam. Hasil perekaman pengetahuan ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak apabila akan melakukan proses yang sama. Semua pihak hendaknya bekerja bersama dalam proses knowledge management karena semakin banyak pengetahuan yang dibagi, maka suatu lembaga akan semakin terbangun.

Proses relokasi Merapi yang berjalan sangat baik dapat menjadi pembelajaran metode relokasi di tempat lain. Seperti halnya relokasi pengungsi akibat erupsi Gunung Sinabung yang akan segera dilakukan dapat belajar dari pengetahuan merelokasi warga di Merapi. Di samping itu, delegasi Filipina juga berkunjung ke Merapi untuk belajar bagaimana merelokasi pengungsi. Di sana, akan dilakukan relokasi terhadap pengungsi akibat badai Hainan berjumlah sekitar satu juta rumah.

Tujuan Lokakarya

Memproduksi pengetahuan mengenai relokasi dan pengembangan mata pencaharian penduduk pasca erupsi Merapi 2010 untuk diterapkan di lokasi lain.

Sistematika Lokakarya

Lokakarya yang dilakukan dalam tiga hari ini terdiri dari beberapa kegiatan. Pada hari pertama, dimulai dengan penjelasan dari panitia mengenai berbagai rangkaian kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya, berisi paparan dari narasumber mengenai topik yang akan direkam pengetahuannya, yaitu proses relokasi Merapi dan mata pencaharian warga yang direlokasi. Pada sore hari, peserta mendesain suatu metode untuk merekam pengetahuan. Mengingat esok hari adalah kunjungan lapangan ke lokasi relokasi dan melakukan wawancara dengan warga, maka peserta menyusun daftar pertanyaan.

Hari kedua berisi kunjungan lapangan ke lokasi relokasi. Dalam hal ini, peserta dibagi ke dalam tiga kelompok dan melakukan kunjungan serta wawancara di tiga lokasi yang berbeda. Penulis mendapatkan jatah untuk melakukan wawancara di lokasi huntap Pagerjurang.

Pada hari ketiga, hasil-hasil wawancara dengan warga di lokasi huntap disusun dalam sebuah laporan dan dipaparkan. Peserta yang lain memberikan saran, masukan, dan komentar.

Hasil Lokakarya

Paparan_Bakri_Beck
Bapak Bakri Beck Memberikan Paparan

Paparan Narasumber: Bapak Bakri Beck, Direktur Pemberdayaan dan Advokasi Y-PRB, Mantan Deputi RR, BNPB.

Bapak Bakri Beck memberikan paparan berjudul ‘Belajar dari Erupsi Merapi’. Beliau menjabarkan strategi RR di Merapi, dasar hukum, struktur organisasi, mekanisme pembangunan rumah, sampai dengan strategi bagi pemulihan mata pencaharian masyarakat.

Selain informasi yang bisa dibaca pada Power Point, banyak hal yang bisa dicatat sebagai pembelajaran upaya penanggulangan bencana, terutama pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Berikut ini beberapa poin yang sempat penulis catat:

  • Dalam bencana selalu ada sisi malapetaka dan kesempatan pembangunan.
  • Di Jepang, bencana selalu dihadapi dengan upaya-upaya struktural.
  • Belum ada knowledge management yang merekam pengetahuan-pengetahuan penanggulangan bencana.
  • Pada penanganan erupsi Merapi di Tahun 2010 baru pertama kali dilakukan: mendayagunakan masyarakat yang terdampak. Di sisi lain, World Bank mendorong upaya penanggulangan bencana dengan melakukan pemberdayaan masyarakat.
  • Perlu ada suatu mekanisme untuk menyimpan dan mengarsipkan dokumen dengan baik agar mudah digunakan.
  • Proses pembangunan rumah di Merapi menggunakan sistem Kelompok Masyarakat (Pokmas). Rumah yang dibangun lebih dulu adalah milik warga yang paling miskin. Pembelajaran dari sistem ini, meskipun sama-sama korban erupsi Merapi, namun masih ada kebersamaan dan kerelaan.
  • Sistem yang sama tidak selalu berhasil manakala diterapkan di tempat lain.
  • Berkaitan dengan pendataan, semua daerah yang memiliki potensi bencana tinggi data kependudukannya harus lengkap.
  • Pada saat melakukan upaya RR di Merapi, ada tim pendukung teknis. Tim ini mendampingi BPBD dan warga dalam perencanaan, dukungan teknis, pengawasan upaya pembangunan. Dengan demikian, bukan BNPB yang melakukan pembangunan.
  • Pembangunan huntap diserahkan kepada masyarakat untuk menghindari sistem kontrak.
  • Pemerintah daerah menjadi yang pertama bergerak dalam menanggulangi bencana, namun tidak didukung dengan dana siap pakai.
  • Pada saat bencana terjadi, sektor yang paling terdampak adalah ekonomi. Strategi yang bisa ditempuh untuk segera mengembalikan sektor ini adalah dengan melakukan pembangunan jembatan agar akses segera dapat berfungsi normal, pembangunan pasar, dan dukungan perekonomian yang lain.
  • Terjadi perubahan pendekatan dalam upaya RR, yaitu bukan tempat aman dulu yang dipikirkan, namun dari awal sudah dirancang livelihood, termasuk dukungan listrik dan air. Sistem ini memikirkan semua hal dari hulu sampai hilir.

Selain paparan dan catatannya seperti tersebut di atas, berikut ini hasil wawancara dengan Kepala Seksi Rehab-Rekon BPBD Kab. Sleman dan warga di lokasi Huntap Pagerjurang.

Wawancara1
Di BPBD Kab. Sleman Peserta melakukan wawancara

Wawancara dengan Syaiful Bahri, Kepala Seksi Rehabilitasi, Bidang RR, BPBD Kab. Sleman

  • Beliau menjelaskan tentang berbagai hal yang dikerjakan oleh BPBD Kab. Sleman selama proses RR di Merapi. Sektor yang dikerjakan meliputi: perumahan, infrastruktur, ekonomi produktif, dan lintas sektor. Tahun ini masih dilakukan kegiatan terkait RR untuk anggaran tahun 2013 yang digunakan untuk pengadaan sapi dan jalur evakuasi.
  • Sejauh ini sudah dibangun hunian tetap (Huntap) di 17 lokasi sesuai SK Bupati. Masih ada dusun yang tidak bersedia direlokasi, yaitu di Srunen, Karang Tengah Lor dan Karang Tengah Kidul).
  • Dasar relokasi warga Merapi adalah berada di daerah aman, yaitu di luar Area Terdampak Langsung I di Kawasan Rawan Bencana III. Lokasi huntap tersebut adalah pada tanah kas desa untuk memudahkan administrasi warga.
  • Proses relokasi memiliki beberapa kendala, yaitu pada saat pra relokasi berupa terbatasnya lahan untuk relokasi. Mengingat lahan yang digunakan untuk relokasi adalah tanah kas desa, maka otomatis mengurangi jatah bagi perangkat desa. Namun demikian, jalan keluar untuk persoalan ini adalah pemerintah membeli tanah kas desa tersebut dan kemudian dana yang didapat dimasukkan sebagai bagian dari dana abadi desa.
  • Beberapa lokasi relokasi kontur tanahnya tidak rata, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meratakan dan penimbunan/pengurukan. Hal ini menjadi biaya tak terduga yang menjadi tanggung jawab BPBD.
  • Pasca relokasi setelah warga menempati hunian tetapnya, maka permasalahan yang muncul adalah terjadi perubahan budaya masyarakat, karena rumah-rumah yang semula luas dan lapang, sekarang warga hanya mendapatkan 100 m2 untuk tanah dan rumah tipe 36 serta untuk fasum dan fasos seluas 50 m2.
  • Dari sisi perekonomian, warga juga harus menghadapi kenyataan lokasi huntap berada jauh dengan pekarangan yang ditinggalkan. Upaya pemerintah untuk mengatasi hal ini adalah dengan membangun balai warga, rumah ibadah, dan melengkapinya dengan kandang ternak.
  • Bila terjadi erupsi Merapi dan mengenai tanaman-tanaman warga, maka ada bantuan misalnya untuk tanaman salak warga yang rusak.
  • Berkaitan dengan koordinasi dengan berbagai pihak pada upaya RR, maka BPBD Kab. Sleman mengatur donatur yang akan memberikan bantuan. Di mana bantuan tersebut didistribusikan sekaligus apa jenis bantuan yang tepat. Hal ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih bantuan dan kekeliruan dalam memberi bantuan. Bantuan dari donatur tersebut rata-rata adalah fasum dan fasos, sarana perekonomian seperti kandang dan ada pula stimulan sapi. Bantuan lain juga berupa keterampilan dan modal dari Dinas Koperasi dan Pariwisata.
Wawancara2
Wawancara Bersama Warga di Lokasi Huntap Pagerjurang

Hasil Wawancara dengan warga di Huntap Pagerjurang, Ibu Jumiyati (60 tahun), Ibu Sri Rahayu (50 tahun), dan Bapak Suyamto (66 tahun).

  • Warga yang tinggal di Huntap Pagerjurang adalah warga dari Dusun Kaliadem.
  • Warga bersedia direlokasi karena rumahnya rusak tinggal lahan saja dan ternak mati. Kondisi ini menyebabkan warga meminta dilakukan relokasi. Selain itu, faktor trauma juga menjadi penyebab warga menerima tinggal di lokasi relokasi.
  • Saat ini, lahan milik warga di tempat tinggalnya yang lama sudah dilakukan proses reklamasi. Kebanyakan warga menggunakannya sebagai tempat berkebun atau mencari rumput untuk ternaknya. Sebagian juga ditanami dengan ketela, jagung, dan pisang.
  • Sebelum tinggal di lokasi relokasi, warga mengungsi di beberapa lokasi secara berpindah-pindah.
  • Dulu warga beternak sapi perah, tiap hari bisa menghasilkan 30-50 liter. Saat ini, warga sudah mendapatkan bantuan sapi, namun belum bisa diperah susunya. Sebagian warga sedang menunggu turunnya bantuan sapi.
  • Ekonomi warga didukung juga oleh menjual produk kerajinan termasuk batik, bakpia, keripik lele, dan lainnya. Para pria kebanyakan ikut menambang pasir, namun persoalannya saat ini dilarang menambang pasir dan jalur evakuasi rusak.
  • Warga menerima bantuan untuk membangun rumah sejumlah 30 juta dalam bentuk material bangunan. Proses pembangunan rumah sendiri dilakukan oleh warga secara bergotong royong dengan model rumah yang sama. Saat ini, rumah-rumah yang ada sudah dilakukan modifikasi sesuai kemampuan masing-masing warga.
  • Dalam penentuan lokasi relokasi, warga diajak untuk bermusyawarah. Warga menerima relokasi dengan prinsip tidak terlalu jauh dari lokasi awal/kampung semula.
  • Berbeda dengan warga Sinabung, warga Merapi ingin segera pulang karena ingin menengok rumah, ternak, dan pekarangannya.
  • Secara ekonomi, pengeluaran warga di lokasi relokasi bertambah. Hal ini disebabkan karena dahulu kebutuhan sayur mayur dapat dipenuhi sendiri, sementara saat ini kebutuhan tersebut harus membeli dari tukang sayur yang keliling di komplek warga. Selain tukang sayur, ada pula penjual-penjual lain yang berkeliling setiap hari.

    Wawancara3
    Bapak Suyamto memberikan keterangan kepada peserta lokakarya
  • Secara budaya, warga harus beradaptasi lagi. Dahulu rumahnya terpisah-pisah oleh pekarangan yang luas, namun sekarang selayaknya perumahan yang saling berdekatan, sehingga warga kurang bebas.
  • Warga masih memerlukan air untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk kandang sapi.

Lain-lain

Beberapa dokumen yang  dihasilkan dari lokakarya ini di antaranya adalah:

  • Isian formulir template capture knowledge untuk pengetahuan proses relokasi dan mata pencaharian.
  • Daftar pertanyaan (kuesioner) kepada warga yang direlokasi dan BPBD.
  • Foto-foto dan rekaman video.

Penutup

Keberhasilan upaya penanggulangan bencana di suatu tempat perlu didokumentasikan sebagai bahan pembelajaran manakala melakukan upaya yang sama di lokasi lain. Pengetahuan praktis dari upaya ini perlu direkam, dikemas, dan disebarluaskan agar semakin banyak pihak yang memahami proses-proses penanggulangan bencana yang telah dilakukan.

Proses rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai contoh, sangat memerlukan pendekatan budaya agar masyarakat bersedia menerima saat nanti harus direlokasi. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam penentuan lokasi relokasi, proses relokasi itu sendiri, dan pembangunan rumah juga menentukan keberhasilan warga selain program dan dukungan dari pemerintah.